TANJUNG SELOR – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan 2026 hingga semester I masih 35,72 persen. Dari total alokasi belanja setelah pergeseran sebesar Rp2,01 triliun, realisasi keuangan baru mencapai Rp718,01 miliar. Kondisi tersebut membuat seluruh perangkat daerah didorong meningkatkan kinerja pada semester II.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja perangkat daerah masih belum memenuhi target yang ditetapkan. “Dari data realisasi fisik dan keuangan belanja perangkat daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja masih belum memenuhi target,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (14/9).
Selain realisasi keuangan yang baru 35,72 persen, capaian fisik kegiatan juga masih berada di angka 39,05 persen. Syarwani menyebut kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
“Mengingat pelaksanaan semester II tahun anggaran 2026 tinggal beberapa bulan lagi, diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dari seluruh perangkat daerah,”ungkapnya.
Realisasi keuangan Rp 718.013.851.844,17 tersebut berasal dari total alokasi belanja setelah pergeseran APBD sebesar Rp 2.010.206.978.177. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Diperlukan upaya yang lebih baik dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.
Syarwani menilai serapan APBD tidak sekadar berkaitan dengan administrasi anggaran. Kinerja realisasi belanja juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah karena belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi.
“Daya serap anggaran dalam APBD mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap perkembangan tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Capaian semester I 2026 tersebut juga masih berada di bawah realisasi APBD Bulungan pada tahun sebelumnya. Pada akhir 2025, realisasi keuangan belanja perangkat daerah mencapai 82,37 persen atau Rp 2,064 triliun dari total alokasi belanja Rp 2,506 triliun. Sementara realisasi fisik mencapai 89,06 persen.
“APBD Kabupaten Bulungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya tergantung kinerja dan realisasi APBD itu sendiri,” ungkap Syarwani.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian target dalam perubahan APBD 2026. Penyesuaian mencakup pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan transfer.
“Terkait pendapatan daerah, ada penyesuaian target pendapatan asli daerah dan penyesuaian pendapatan transfer,” katanya.
Menurut Syarwani, perubahan kebijakan fiskal daerah juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional dan global. Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dapat memengaruhi kemampuan pendanaan pembangunan daerah, terlebih Bulungan masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer.
“Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, sehingga kebijakan pusat terhadap dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap belanja pembangunan daerah,” tuturnya.
Karena itu, pemda meminta setiap perangkat daerah lebih cermat dalam menentukan waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah. “Diperlukan perhitungan yang lebih cermat terhadap waktu dan tahapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan,” katanya.
Syarwani juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan untuk memperluas jangkauan pembangunan di tengah keterbatasan pembiayaan melalui APBD. “Peran serta masyarakat dan kontribusi pihak swasta serta dunia usaha diperlukan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat menjangkau seluruh wilayah dan aspek kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim