TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan Kilat bersama Sekda Bulungan Risdianto dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung memantau kondisi titik kebakaran sekaligus berdialog dengan warga dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, Rabu (9/9).
Kilat mengatakan, pemantauan lapangan merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) yang sebelumnya dilakukan bersama pusat terkait penanganan karhutla. Setelah melihat kondisi di lapangan, Pemda Bulungan kemudian menggelar dialog bersama perusahaan untuk menyatukan langkah penanganan.
“Dalam dialog itu disepakati penanganan karhutla akan dilakukan secara terkoordinasi,” kata Kilat kepada Radar Kaltara, Rabu (9/9).
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan pemetaan kondisi lapangan secara matang. Sebab, sejumlah titik api berada cukup jauh dari akses kendaraan sehingga metode pemadaman tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Makanya kita serahkan kepada BPBD untuk melakukan mapping dan melihat kondisi lokasi seperti apa,” ungkapnya.
Hasil pemetaan BPBD nantinya menjadi dasar menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan membuka akses menuju lokasi maupun membuat sekat untuk mengendalikan pergerakan api. Kilat menyebut strategi tersebut penting agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara efektif.
“Dari hasil pemetaan itu kita tentukan bagaimana cara kita masuk, apakah perlu dibuat jalan atau sekat-sekat untuk memudahkan proses pemadaman,” jelasnya.
Kondisi medan menjadi salah satu kendala utama di lapangan. Menurut Kilat, kendaraan pemadam tidak akan mampu menjangkau titik api apabila lokasi berada ratusan meter di dalam kawasan hutan. “Kalau tidak menggunakan alat untuk menyusuri dan membuat sekat-sekat, mobil pun tidak bisa masuk ketika titik api berada sekitar 500 meter di dalam hutan. Pasti ada kesulitan,” tuturnya.
Kilat menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh perusahaan yang beroperasi di Tanjung Palas Timur diminta ikut bergerak dan mendukung langkah yang dikoordinasikan BPBD. “Perusahaan-perusahaan ini sudah sepakat dan sangat mendukung apa yang diatur pemerintah serta dikoordinasikan BPBD,” katanya.
Ia mengapresiasi komitmen perusahaan yang bersedia mendukung setiap keputusan pemerintah dalam penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan mencegah dampak kebakaran semakin meluas. “Apa pun keputusan yang diambil demi kemaslahatan masyarakat dan penanganan kebakaran di Tanjung Palas Timur, mereka siap mendukung,” ungkapnya.
Kilat juga meminta tidak ada pihak yang saling melempar tanggung jawab terkait wilayah terjadinya kebakaran. Jika kebakaran berada di kawasan perusahaan, penanganannya menjadi tanggung jawab perusahaan. Sementara kawasan permukiman dan lahan masyarakat akan ditangani secara bersama oleh pemerintah dan unsur terkait.
“Ini daerah kita bersama. Jangan mengatakan ini wilayah kami, tidak terkena. Kalau masing-masing berada di wilayah perusahaan, tentunya perusahaan bertanggung jawab. Tetapi untuk kawasan permukiman dan wilayah masyarakat, pemerintah bersama-sama akan kita keroyok,” tegasnya.
Terkait dugaan penyebab kebakaran, Kilat menyebut faktor manusia menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Namun, Pemda Bulungan saat ini memilih memprioritaskan penanganan api ketimbang mencari pihak yang harus disalahkan. “Kalau kita mengandai-andai, awal mula api itu pasti ada faktor kelalaian atau manusia. Tidak mungkin kebakaran tanpa ada manusia. Tapi kita tidak tahu siapa,” ujarnya.
Ia menyebut informasi awal yang diterima pemerintah menunjukkan pergerakan api berasal dari arah Berau, Kaltim, kemudian masuk ke wilayah Bulungan dan berdampak hingga kawasan Mangkupadi. Bahkan, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) juga terdampak.
“Api itu pelan-pelan dari Berau masuk ke wilayah Bulungan. Lahan KIHI juga terkena. Tapi yang terjadi sekarang ini, kita tidak mencari siapa yang salah. Permasalahan sudah ada di depan kita. Ayo kita bergandengan tangan dan selesaikan dulu masalah ini,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim