TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan ramah disabilitas. Itu diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah dalam kegiatan gowes bersama komunitas disabilitas, khususnya Teman Tuli, Minggu (30/8).
Sekda Bulungan H. Risdianto mengatakan, gowes tersebut merupakan inisiasi komunitas disabilitas dan komunitas sepeda di Bulungan. Kegiatan juga diikuti peserta dari Berau dan Tana Tidung. “Pagi tadi saya melaksanakan kegiatan gowes bersama teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman Tuli dan komunitas sepeda di Bulungan. Ini inisiasi luar biasa untuk membangun silaturahmi sekaligus menjaga kesehatan,” kata Risdianto kepada Radar Kaltara, Minggu (30/8).
Menurut Risdianto, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi aktivitas olahraga. Lebih dari itu, pertemuan bersama komunitas disabilitas menjadi momentum untuk membangun komunikasi sekaligus mendengar aspirasi mereka. “Ajang ini tidak hanya sekadar olahraga untuk menjaga kesehatan, tetapi juga momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta menjaring aspirasi dari kelompok disabilitas,” katanya.
Risdianto menyebut, para peserta dari komunitas Teman Tuli menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka berharap aktivitas serupa dapat dilaksanakan secara berkala karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri sekaligus memperluas ruang interaksi sosial.
“Rekan-rekan Tuli merasa sangat senang dan berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda berkala untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemda Bulungan memiliki kebijakan yang terbuka dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
“Kabupaten Bulungan menerapkan kebijakan inklusi. Kita berupaya menciptakan ruang-ruang publik yang ramah disabilitas, termasuk membangun kerja sama di bidang ekonomi dan layanan publik,” jelas Risdianto.
Salah satu langkah yang dilakukan, lanjut dia, yakni meningkatkan kemampuan petugas pelayanan pemerintah dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Pelatihan bahasa isyarat menjadi bagian dari upaya tersebut agar layanan publik dapat diakses secara lebih baik oleh teman-teman Tuli. “Misalnya, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan Pemkab agar bisa melayani teman-teman disabilitas dengan lebih baik,” katanya.
Tak hanya pelayanan publik, Pemda Bulungan juga mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, khususnya di sektor swasta. Pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pelaku usaha agar membuka kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi penyandang disabilitas.
“Kami terus mengimbau dan membangun komunikasi dengan para pelaku usaha di Bulungan agar melibatkan teman-teman disabilitas. Tentu penempatannya disesuaikan dengan kualifikasi, skill, serta kebutuhan spesifikasi tenaga kerja dari pihak perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Faqih Hasan Center (FHC) Hasanuddin mengatakan, kegiatan dan dialog bersama komunitas disabilitas perlu terus dilakukan secara rutin. Menurutnya, ruang interaksi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok disabilitas dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
“Harapan mereka, ini menjadi momentum yang bisa dilakukan secara berkala untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kepercayaan diri,” ujarnya.
Hasanuddin mengapresiasi kebijakan inklusi yang diterapkan Pemkab Bulungan. Menurutnya, peningkatan kompetensi petugas melalui kemampuan bahasa isyarat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pelayanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. “Alhamdulillah, Pemda Bulungan memiliki kebijakan inklusi yang terbuka. Bagaimana kita menciptakan ruang-ruang publik untuk teman-teman disabilitas, termasuk kerja sama dalam layanan publik. Kami memberikan peningkatan kompetensi bahasa isyarat bagi petugas pelayanan kita,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim