TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menerima kembali aset bangunan yang sebelumnya dipinjampakaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara. Bangunan yang berada di Jalan Soetoyo tersebut bakal dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan, setelah bangunan utama kantor Bupati Bulungan terdampak insiden kebakaran.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pengembalian aset tersebut menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja bagi perangkat daerah. “Hari ini kita menerima pengembalian aset bangunan yang dipinjam-pakaikan kepada Kanwil DJPb Kaltara dan dikembalikan ke Pemda Bulungan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (19/8).
Menurutnya, bangunan tersebut nantinya diperuntukkan bagi kepentingan Pemda Bulungan. Pemanfaatannya akan diarahkan untuk menampung kebutuhan pimpinan daerah maupun perangkat daerah yang membutuhkan ruang kerja setelah insiden kebakaran kantor utama Bupati Bulungan.
“Bangunan yang berlokasi di Jalan Soetoyo itu nantinya akan diperuntukkan untuk kepentingan Pemda Bulungan,” ungkapnya.
Syarwani menyebut, kondisi pasca kebakaran membuat Pemda Bulungan harus menyiapkan sejumlah alternatif tempat untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, aset yang kembali ke Pemkab Bulungan akan segera dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kita sudah melakukan inventarisasi bangunan yang dikembalikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tempat pimpinan kepala daerah dan perangkat daerah yang terdampak kebakaran,” jelasnya.
Selain pemanfaatan, Pemda Bulungan juga akan memperkuat pengamanan terhadap aset milik daerah. Langkah tersebut dilakukan agar aset pemerintah dapat terdata, terjaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Pengamanan aset akan terus ditingkatkan,” tegasnya.
Pengembalian bangunan di Jalan Soetoyo diharapkan menjadi solusi sementara untuk mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan. Pemkab Bulungan selanjutnya akan menentukan perangkat daerah yang akan menempati bangunan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi dan kebutuhan ruang kerja.
“Yang paling penting, pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (j