TANJUNG SELOR – Wacana pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah menjadi aparatur sipil negara (ASN) pusat masih ditunggu Pemkab Bulungan. Jika terealisasi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini ditanggung melalui APBD.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, Pemda Bulungan masih menunggu kepastian kebijakan dari pusat. Menurutnya, pengalihan kewenangan pembiayaan guru PPPK dapat berdampak terhadap postur belanja pegawai daerah.
“Kami masih menunggu kebijakan. Kalau melihat postur belanja pegawai, mudah-mudahan itu menjadi bagian yang bisa dieksekusi ataupun kebijakan yang diambil pusat berdampak terhadap postur anggaran belanja pegawai,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (14/8).
Syarwani menjelaskan, selama status dan pembiayaan guru PPPK masih menjadi tanggung jawab pemda, kebutuhan anggarannya tetap dialokasikan melalui APBD. Karena itu, apabila pusat mengambil alih pembiayaan tersebut, akan terdapat ruang fiskal baru bagi daerah.
“Karena selama ini masih menjadi tanggung jawab daerah, tentu penganggarannya bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Menurutnya, ruang fiskal yang muncul dari berkurangnya beban belanja pegawai secara tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan lainnya. Salah satunya pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Secara tidak langsung dapat digunakan untuk pembangunan kegiatan fisik,” jelasnya.
Namun, Pemda Bulungan belum dapat menghitung secara pasti besaran anggaran yang berpotensi dialihkan sebelum pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara resmi.
"Sekarang kami masih menunggu mekanisme, ketentuan pembiayaan, serta kepastian status guru PPPK yang masuk dalam skema tersebut," bebernya.
Syarwani berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan pusat dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah. "Dengan berkurangnya tekanan pada belanja pegawai, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar mengoptimalkan APBD untuk pembangunan dan pelayanan publik," ungkapnya.
Namun demikian, Pemda Bulungan menunggu kebijakan resmi pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap postur APBD. “Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang bisa dieksekusi dan memberikan ruang fiskal bagi daerah,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim