TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Riyanto menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kepala desa (kades) melalui kegiatan retreat harus berdampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Menurutnya, seluruh materi yang diperoleh selama kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang transparan serta pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Riyanto saat menghadiri retreat yang diikuti 74 kepala desa se-Kabupaten Bulungan. Ia mengatakan masyarakat tidak hanya menilai keikutsertaan kades dalam kegiatan tersebut, tetapi juga perubahan yang ditunjukkan setelah kembali menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
"Masyarakat tentu berharap ada perubahan setelah kepala desa mengikuti kegiatan ini. Yang dilihat bukan hanya keikutsertaannya, tetapi bagaimana cara memimpin, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan persoalan di desa menjadi lebih baik," kata Riyanto kepada Radar Kaltara, Rabu (22/7).
Riyanto menilai kades merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan warga serta dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Seorang kepala desa memegang tanggung jawab yang besar. Setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintahan desa juga harus berjalan terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," ungkapnya.
Selain memperkuat kepemimpinan, Riyanto mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Desa (DD) secara tertib, transparan dan akuntabel. Ia menegaskan seluruh anggaran yang dikelola pemdes harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Dana Desa harus digunakan sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku. Administrasinya harus rapi, pelaksanaannya tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang terpenting, masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan dari anggaran tersebut," tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga meminta kepala desa memperkuat koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemda, aparat penegak hukum (APH) serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa.
"Libatkan semua pihak dalam proses pembangunan. Kalau komunikasi berjalan baik, banyak persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan program yang dijalankan juga akan lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Ia berharap retreat menjadi titik awal lahirnya pemerintahan desa yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat desa.
"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama seorang kepala desa. Karena itu, jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara profesional, dan pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (jai)