TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan mendesak Pemkab Bulungan mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah. Mulai dari jalan utama, jembatan penghubung, dermaga tambatan perahu nelayan hingga penerangan jalan umum (PJU) dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto mengatakan, berbagai aspirasi tersebut merupakan hasil serapan langsung dari masyarakat di sejumlah kecamatan yang hingga kini masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar.
"Keluhan masyarakat masih didominasi persoalan jalan rusak, minimnya lampu penerangan jalan, dermaga nelayan yang rusak hingga jembatan penghubung yang kondisinya mulai mengkhawatirkan. Semua ini harus segera mendapat perhatian pemerintah," kata Riyanto kepada Radar Kaltara, Rabu (22/7).
Menurutnya, masyarakat di wilayah Tanjung Selor Timur hingga Teluk Selimau bagian hulu masih mengeluhkan kondisi jalan utama yang belum beraspal secara memadai. Selain itu, penerangan jalan di beberapa titik dinilai masih minim sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
"Masyarakat berharap peningkatan jalan aspal dapat segera direalisasikan. Begitu juga dengan lampu penerangan jalan yang masih kurang di sejumlah ruas utama sehingga perlu segera ditambah," ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menerima laporan mengenai dua titik dermaga tambatan perahu nelayan yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan perekonomian pada sektor perikanan.
"Fasilitas dermaga merupakan penunjang utama aktivitas nelayan. Kerusakan yang terjadi tentu harus segera diperbaiki agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu," jelas Riyanto.
Sorotan lain juga tertuju pada kondisi Jembatan Gantung penghubung di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, tepatnya di Desa Tanjung Buka, Kampung Tias. Menurut Riyanto, kondisi fisik jembatan mulai mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan.
"Jembatan ini merupakan akses utama masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari melintas untuk menuntut ilmu. Kondisinya sudah memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka apabila tidak segera diperbaiki," tegasnya.
Selain wilayah perkotaan, DPRD juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur di kawasan hulu maupun pesisir. Warga di Kecamatan Peso dan Peso Hilir, serta wilayah pesisir seperti Bunyu dan Tanjung Palas Timur masih menghadapi persoalan jalan penghubung dan jembatan yang rusak.
"Kami tidak ingin pembangunan hanya terpusat di kawasan tertentu. Masyarakat di wilayah hulu maupun pesisir juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak agar mobilitas dan perekonomian mereka dapat berkembang," ujarnya.
Riyanto menegaskan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus mengedepankan prinsip keadilan spasial agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Bulungan.
"Pemerintah harus memastikan APBD didesain dengan asas keadilan spasial. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga menyentuh desa-desa terpencil dan wilayah yang selama ini masih tertinggal," katanya.
Menurutnya, pembangunan jalan agregat antar desa, rehabilitasi dermaga tambatan perahu nelayan, pembangunan jembatan, hingga penyediaan akses air bersih harus menjadi prioritas agar kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat ditekan.
"Jika infrastruktur dasar tersedia secara merata, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan tumbuh dan pelayanan publik semakin baik. Ini yang harus menjadi fokus bersama agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Bulungan," pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim