TANJUNG SELOR – Prevalensi stunting di Bulungan terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data terbaru, angka stunting kini berada di kisaran 12 persen atau sudah berada di bawah target nasional sebesar 14 persen.
Kepala Dinkes Bulungan, H. Imam Sujono mengatakan, penurunan prevalensi stunting merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang selama ini dilakukan Pemda Bulungan bersama berbagai pemangku kepentingan.
"Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan Generasi Emas 2045. Salah satu syarat utamanya adalah mampu menuntaskan persoalan stunting. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan," kata Imam kepada Radar Kaltara, Kamis (9/7)
Menurut Imam, percepatan penurunan stunting melibatkan delapan klaster organisasi perangkat daerah (OPD) serta didukung pendekatan pentahelix yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat.
"Semua unsur bergerak bersama. Penanganan stunting tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan satu instansi," ungkapnya.
Di sektor kesehatan, Dinkes Bulungan bertugas melakukan deteksi dini terhadap balita yang berisiko mengalami stunting melalui pemantauan pertumbuhan secara berkala. Salah satunya dilakukan melalui penimbangan serentak yang rutin digelar setiap Juli dan Agustus.
"Penimbangan serentak menjadi dasar kami mengetahui jumlah anak yang mengalami stunting sehingga intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," jelasnya.
Ia mengungkapkan, prevalensi stunting di Bulungan mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar 22 persen, turun menjadi 14 persen dan kini berada di kisaran 12 persen.
"Kalau dibandingkan target nasional, sebenarnya Bulungan sudah berada di bawah target. Namun bukan berarti pekerjaan kami selesai. Kami ingin terus menurunkannya semaksimal mungkin," tegasnya.
Imam menilai penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap kasus harus ditelusuri penyebabnya sebelum ditentukan bentuk intervensi yang tepat.
"Kalau ditemukan anak stunting, kami cari tahu penyebabnya. Apakah karena masalah ekonomi, kekurangan gizi atau penyakit kronis. Penanganannya tentu berbeda untuk setiap anak," katanya
Apabila penyebabnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, intervensi dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah desa (pemdes) maupun sektor swasta. Sementara jika disebabkan masalah kesehatan atau gizi, penanganannya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan melalui puskesmas, pustu hingga rumah sakit.
"Kalau persoalannya ekonomi tentu lintas sektor yang membantu. Tetapi kalau berkaitan dengan status gizi atau penyakit kronis, maka tenaga kesehatan yang melakukan pendampingan secara intensif," ujarnya.
Imam menambahkan, keberhasilan menurunkan stunting juga ditentukan oleh upaya pencegahan sejak jauh sebelum seorang perempuan hamil. Pendampingan dilakukan mulai dari usia remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga masa seribu hari pertama kehidupan anak.
"Stunting tidak bisa diselesaikan hanya dalam tiga atau empat bulan. Pencegahannya harus dimulai sejak remaja, masa pranikah, kehamilan hingga anak lahir. Semua tahapan itu harus dipersiapkan dengan baik," tuturnya.
Ia mengibaratkan proses pencegahan stunting seperti merawat pohon buah yang membutuhkan waktu agar menghasilkan buah berkualitas.
"Kalau pohon mangga baru berumur dua atau tiga bulan dipaksa berbuah, hasilnya tentu tidak baik. Tetapi kalau dipersiapkan sejak awal dan dirawat dengan benar, buah yang dihasilkan juga akan berkualitas. Begitu pula dengan menyiapkan generasi yang sehat," pungkasnya. (jai)