TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan kembali menetapkan 10 proyek strategis daerah (PSD) 2026 sebagai prioritas pembangunan. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan, penataan kawasan perkotaan, penguatan sektor kesehatan, lingkungan hidup hingga pertanian yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 100.3.3.2/313 Tahun 2026 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/200 Tahun 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan perubahan daftar proyek strategis dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memastikan program prioritas berjalan lebih terarah, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Proyek strategis daerah merupakan program prioritas yang harus mendapat perhatian bersama. Seluruh pelaksanaannya diarahkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (13/7).
Dari sepuluh proyek yang ditetapkan, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama. Salah satunya peningkatan Jalan Simpang Poros Salimbatu–Sei Urang di Kecamatan Tanjung Palas dengan anggaran sebesar Rp 8,32 miliar yang bersumber dari APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, Pemda Bulungan juga mengalokasikan Rp 6,95 miliar untuk peningkatan Jalan Gunung Seriang–Peso (STA Gunung Ilanun) di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Kemudian peningkatan Jalan Simpang Padaelo–Sabanar Baru di Kecamatan Tanjung Selor dengan anggaran Rp 4,41 miliar.
“Infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas karena berperan penting membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan maupun perkotaan,” ungkapnya.
Di sektor perkotaan, pemerintah juga menetapkan penanganan saluran pembuang di kawasan Jalan Buah-Buahan, Tanjung Selor, dengan nilai Rp 5,19 miliar. Proyek tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan genangan air sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bulungan mendapat alokasi Rp 2,5 miliar untuk pengadaan peralatan pengolahan sampah pada Pusat Daur Ulang (PDU) Tanjung Selor sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pemda Bulungan juga memasukkan pembangunan pagar dan gerbang keluar-masuk otomatis Pasar Induk Tanjung Selor senilai Rp 5,49 miliar. Pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan sistem pengelolaan kawasan perdagangan terbesar di Kabupaten Bulungan.
“Penataan Pasar Induk menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik,” jelasnya.
Pada sektor kesehatan, RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor memperoleh tiga proyek strategis. Masing-masing pengadaan alat kedokteran anak berupa Incubator Infant with Infant Radiant Warmer senilai Rp 3,10 miliar, pembangunan ruang Cytotoxic Drug Cabinet senilai Rp 2,09 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pengadaan alat kedokteran mata Phacofragmentation System senilai Rp 1,59 miliar. Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan medis sekaligus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah.
“Kami terus berupaya melengkapi sarana kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, berkualitas, dan sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Di bidang pertanian, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) bagi Kelompok Tani KM 56 dan KM 57 di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, juga masuk dalam daftar PSD dengan anggaran Rp 1,62 miliar. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas petani serta memperlancar distribusi hasil pertanian.
Syarwani menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penanggung jawab diminta mengawal setiap proyek secara profesional, tepat waktu tepat mutu dan sesuai ketentuan agar target pembangunan dapat tercapai.
“Seluruh proyek strategis ini harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penetapan PSD ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga seluruh proses pembangunan dapat dipantau dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan sinergi semua pihak, kami optimistis pembangunan Kabupaten Bulungan akan semakin maju, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (jai/lim)