TANJUNG SELOR – Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur memastikan penyebab kebakaran Gedung Utama Kantor Bupati Bulungan berasal dari korsleting listrik. Pemkab Bulungan kini menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat standar keamanan fasilitas pemerintahan.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, Pemda Bulungan sebelumnya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Labfor sebelum mengambil langkah terkait penanganan bangunan yang terdampak kebakaran.
“Sampai hari ini pemerintah daerah memang belum melakukan langkah penataan maupun perbaikan terhadap kantor bupati karena masih menunggu hasil dari Labfor. Hasil ini menjadi dasar bagi kami untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (28/6).
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, terutama untuk memastikan seluruh fasilitas milik Pemda Bulungan memiliki standar keamanan yang memadai.
“Hasil Labfor ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan agar seluruh fasilitas di lingkungan Pemkab Bulungan sesuai standar, sehingga kejadian kebakaran seperti ini tidak terulang kembali,” ungkapnya.
Syarwani menjelaskan, peristiwa kebakaran tersebut menjadi pelajaran bagi Pemda Bulungan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan bangunan, termasuk sistem kelistrikan dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya terhadap gedung yang terdampak, tetapi juga fasilitas pemerintahan lainnya agar aspek keamanan menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemda Bulungan akan melakukan kajian teknis sebelum menentukan langkah perbaikan atau penataan kembali Gedung Utama Kantor Bupati Bulungan.
“Kami akan melihat seluruh aspek, baik dari sisi teknis maupun kebutuhan pelayanan pemerintahan. Yang pasti hasil pemeriksaan ini menjadi acuan dalam mengambil keputusan,” ungkapnya.
Pemkab Bulungan berharap evaluasi pasca kebakaran tersebut dapat menjadi momentum memperkuat sistem pengamanan fasilitas pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan aman dan optimal.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus meningkatkan pengamanan dan memastikan fasilitas pemerintah dapat digunakan dengan baik bagi pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)