TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan memperkuat langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan berintegritas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Senin (22/6).
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, MoU bersama BPKP memiliki nilai strategis dalam memperkuat kolaborasi antar Pemda Bulungan dan lembaga pengawasan internal pemerintah.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar dokumen kerja sama formal, tetapi menjadi landasan bagi penguatan kolaborasi antar Pemda Bulungan dengan BPKP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (22/6).
Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.
“Pemerintah daerah dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola organisasi. Dalam hal ini, peran BPKP sangat penting melalui pendampingan, pembinaan, konsultasi, dan pengawasan yang bersifat konstruktif,” ungkapnya.
Syarwani menjelaskan, melalui kerja sama tersebut Pemda Bulungan berharap dapat memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), memperbaiki manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.
“Dengan penguatan sistem pengawasan ini, setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bulungan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya tentang anggaran, tetapi bagaimana setiap program mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perubahan yang nyata,” tegasnya.
Syarwani menyebut, BPKP merupakan mitra strategis pemda dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Kita memandang BPKP sebagai mitra penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.
Selain memperkuat pengawasan, kerja sama tersebut juga mendukung agenda reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, percepatan transformasi digital pemerintahan serta penguatan budaya kerja aparatur.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan kerja sama ini secara optimal. Pendampingan yang diberikan harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur,” tuturnya.
Syarwani juga mengajak seluruh jajaran Pemda Bulungan untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, inovasi, akuntabilitas dan pelayanan publik.
“Kita harus terus memperkuat komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pembangunan di Kabupaten Bulungan semakin berkualitas,” pungkasnya. (jai/lim)