TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mendorong penguatan kualitas pelayanan publik di sektor perizinan sebagai langkah mendukung peningkatan investasi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani.
Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan memastikan seluruh layanan berjalan maksimal, transparan dan bebas dari praktik transaksional.
Syarwani menilai DPMPTSP menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menarik masuknya investasi sekaligus menjadi garda terdepan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Salah satu area yang dilakukan pemantauan oleh KPK adalah pelayanan publik yang diampu oleh PTSP. Saya ingin memastikan pelayanan ini benar-benar berjalan maksimal,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (17/6).
Menurutnya, kualitas pelayanan yang diberikan DPMPTSP harus mampu mencegah munculnya persoalan yang berpotensi menimbulkan laporan masyarakat, baik kepada aparat penegak hukum maupun Ombudsman Republik Indonesia.
“Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik akibat pelayanan yang kita berikan. Kita harus memastikan tidak ada persoalan dalam proses perizinan maupun non perizinan,” ungkapnya.
Syarwani menekankan, seluruh proses pelayanan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat maupun investor.
“Tidak boleh ada transaksional dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan. Semua harus kita laksanakan semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Selain aspek pelayanan, Syarwani meminta DPMPTSP mampu mengawal target investasi Bulungan pada 2026. Ia menyebut, Pemprov Kaltara menargetkan nilai investasi di Bulungan mencapai sekitar Rp 16,1 triliun. Sementara itu, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Bulungan, target investasi daerah ditetapkan sekitar Rp 14 triliun.
“Berdasarkan data sampai semester pertama 2026, hingga Mei lalu capaian investasi kita baru sekitar Rp 10 triliun. Ini masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah provinsi maupun target dalam Renstra DPMPTSP,” ungkapnya.
Ia menilai, peningkatan investasi memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Terlebih, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kita berharap investasi yang tumbuh di Kabupaten Bulungan mampu mendorong dan membantu masyarakat mendapatkan peluang lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemda Bulungan tidak bisa hanya mengandalkan penyediaan lapangan kerja dari sektor pemerintahan. Kehadiran dunia usaha dan investasi menjadi salah satu kunci dalam memperluas kesempatan kerja.
“Lapangan pekerjaan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari investasi yang berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemda Bulungan bersama DPRD telah memiliki regulasi terkait perlindungan dan pelibatan masyarakat lokal dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan yang beroperasi di daerah.
“Kita sudah memiliki aturan terkait pelibatan tenaga kerja lokal. Harapannya sekitar 80 persen tenaga kerja dapat berasal dari masyarakat Bulungan sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki,” kata Syarwani.
Selain itu, Syarwani menilai keberadaan investasi juga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi daerah.
“Salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan uang berputar di Bulungan adalah memastikan investasi tumbuh dengan baik,” ungkapnya.
Syarwani juga mengingatkan DPMPTSP untuk mengoptimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat integrasi layanan pemerintah kepada masyarakat.
“Kita sudah memiliki Mal Pelayanan Publik yang diresmikan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Kehadiran tenant di dalamnya harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan,” pungkasnya. (jai/lim)