TANJUNG SELOR - Maraknya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Bulungan menjadi perhatian serius Pemkab Bulungan. Pemerintah mulai mengevaluasi kebutuhan penguatan sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran hingga tingkat kecamatan untuk mempercepat penanganan saat musibah terjadi.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, rentetan kejadian kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi bahan evaluasi Pemda Bulungan dalam menentukan langkah penanganan ke depan. “Ini menjadi bahan evaluasi kita, kebijakan apa dan dukungan apa yang akan dilakukan ke depan sehingga upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran tidak hanya menunggu kehadiran petugas pemadam dari kabupaten,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (16/6).
Menurutnya, kondisi geografis Bulungan yang memiliki wilayah luas menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan perangkat desa, agar respons awal dapat dilakukan lebih cepat.
“Penanganan kebakaran tidak bisa hanya bergantung pada petugas pemadam kebakaran dari tingkat kabupaten. Perlu ada peran masyarakat dan perangkat di tingkat desa agar ketika terjadi kejadian, penanganan awal bisa segera dilakukan,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemda Bulungan adalah pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa. Keberadaan Satlinmas dinilai dapat diperkuat untuk membantu mitigasi bencana, termasuk kebakaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.
“Satlinmas desa juga bisa kita dorong perannya, bukan hanya dalam menjaga ketertiban, tetapi juga membantu mitigasi maupun penanganan awal saat terjadi bencana,” jelasnya.
Selain penguatan sumber daya manusia (SDM), Pemda Bulungan juga mempertimbangkan penyediaan sarana pemadam kebakaran sederhana di tingkat kecamatan maupun desa. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi langkah awal sebelum armada pemadam dari kabupaten tiba di lokasi.
“Minimal ke depan kita bisa memenuhi harapan masyarakat melalui penyediaan sarana pemadam kebakaran sederhana yang dapat digunakan untuk penanganan pertama ketika terjadi kebakaran,” ungkapnya.
Syarwani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini membantu proses penanganan kebakaran, termasuk perusahaan yang berada di sekitar wilayah terdampak serta dukungan Pemprov Kaltara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait harus bersama-sama memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Riyanto, menyatakan dukungan terhadap upaya Pemda Bulungan dalam memperkuat fasilitas pemadam kebakaran. Namun, pengadaan armada dan sarana pendukung harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau memungkinkan tentu setiap kecamatan memiliki fasilitas pemadam kebakaran. DPRD mendukung upaya tersebut, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap,” kata Riyanto.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan menjadi hal penting agar pengadaan fasilitas dapat dilakukan secara tepat sasaran. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dinilai perlu menjadi prioritas dalam penyediaan sarana pemadam kebakaran.
“Daerah yang memiliki potensi risiko lebih tinggi harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas penyediaan fasilitas,” jelasnya.
Riyanto menambahkan, pengadaan armada pemadam kebakaran maupun fasilitas pendukung tidak dapat dilakukan secara mendadak, terutama pada pertengahan tahun anggaran. Selain keterbatasan waktu, pemerintah daerah juga masih menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk pengadaan besar kemungkinan pembahasannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Kita tetap mendukung, namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (jai/lim)