TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bulungan terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Kepala DP3AP2KB Bulungan, Hj Andriana mengatakan, pendidikan politik bagi perempuan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak, peran dan kontribusi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Karena itu, mereka perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang politik, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan agar dapat berpartisipasi secara aktif di berbagai sektor," kata Andriana kepada Radar Kaltara, Senin (8/6).
Andriana menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemda untuk memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bulungan, sekaligus meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan.
"Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan daerah," ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemda Bulungan berharap semakin banyak perempuan yang memiliki keberanian, kapasitas, dan pemahaman untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui organisasi masyarakat, lembaga desa, maupun ruang pengambilan keputusan publik lainnya.
"Perempuan adalah mitra strategis pembangunan. Ketika perempuan berdaya dan terlibat aktif dalam proses pembangunan, maka kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan juga akan meningkat," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bulungan, Martina menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu berpartisipasi dalam berbagai ruang pengambilan keputusan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun daerah.
"Pendidikan politik bukan hanya tentang pemilu atau pencalonan diri dalam jabatan politik. Lebih dari itu, pendidikan politik memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan bagaimana perempuan dapat berkontribusi dalam proses pembangunan serta pengawasan kebijakan publik," jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan perlu terus diperkuat agar tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan, kegiatan ini juga bertujuan mendorong terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Bulungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.
"Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan secara mutlak, tetapi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi sesuai kapasitasnya," pungkasnya. (jai/lim)