TANJUNG SELOR - Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk di dalamnya koperasi di Jl Rajawali Perum Korpri, Tanjung Selor, Sabtu (16/5).
Kegiatan yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur juga digelar secara virtual dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab, Errin Wiranda, SE beserta jajaran Forkopimda Kaltara dan Bulungan.
Presiden menerangkan, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan membuat perekonomian desa/kelurahan menjadi lebih mandiri.
Setiap unit koperasi akan menyerap hasil produksi desa, distributor produk desa ke wilayah lain maupun produk bersubsidi untuk masyarakat setempat.
"Peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih hari ini adalah tonggak bersejarah," ucap Presiden.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan, jumlah Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi dan diresmikan 1.061 koperasi.
Namun jumlah bangunan fisik koperasi yang sudah selesai mencapai 9.294.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi akan beroperasi sebelum 17 Augustus 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bulungan, Errin Wiranda mengatakan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu menjadi tempat memasarkan produk-produk lokal untuk masyarakat.
"KDMP ini ditarget menjadi tempat penyedia berbagai jenis produk dengan harga terjangkau untuk masyarakat.
Apalagi Bulungan juga telah memiliki sejumlah produk unggulan saat ini," ucap Errin.
Wagub Kaltara Ingkong Ala menjelaskan, pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target.
Proses konstruksi dimulai pada 11 Januari 2026 dan rampung pada 3 Mei 2026 dengan durasi pengerjaan 113 hari.
Mewakili masyarakat Bulungan dan Kaltara, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui program koperasi.
“Kehadiran KDKMP ini menjadi angin segar yang kami yakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.4.4/4155/SJ yang menginstruksikan dukungan penuh pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengawal operasional koperasi.
Melalui 112 titik KDKMP tersebut, Kaltara diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal, mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. (dra)
Editor : Sopian Hadi