Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bulungan, Kristianto mengatakan, hasil perumusan harga menunjukkan tren positif setelah sebelumnya harga sawit sempat mengalami penurunan dua kali selama April 2026.
“Hasil penetapan periode ini menunjukkan kenaikan hampir Rp 100 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipicu menguatnya harga jual crude palm oil (CPO) di tingkat perusahaan,” kata Kristianto kepada Radar Kaltara, Senin (11/5).
Dalam rapat tersebut, tim penetapan harga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Disperta Bulungan, Malinau dan Nunukan serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) hingga 16 perusahaan kelapa sawit (PKS) se-Kaltara.
Dijelaskan, keterlibatan lintas sektor tersebut dilakukan untuk memastikan proses penetapan harga berlangsung transparan dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Partisipasi seluruh unsur ini penting agar harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi pasar dan memberi kepastian bagi petani sawit,” katanya.
Selain agenda penetapan harga TBS, rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. Menurutnya, momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinkronisasi data sektor perkebunan antar pemda dan BPS.
“Kolaborasi ini penting agar data yang dimiliki BPS selaras dengan kondisi riil sektor perkebunan di lapangan, sehingga perencanaan ekonomi ke depan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, masih menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah di Kalimantan Utara. Karena itu, akurasi data dinilai sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan.
“Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim