TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani kembali menyampaikan pesan tegas untuk jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan.
Menurutnya, langkah efisiensi tetap menjadi prioritas utama dalam situasi ekonomi nasional saat ini.
Menurut Syarwani, dalam amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada peringatan hari Otda baru-baru ini, setiap kepala daerah diwajibkan melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Terlebih saat ini daerah dihadapkan pada tantangan global yang makin kompleks; mulai dari isu ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, hingga ancaman perubahan iklim dan disrupsi teknologi.
"Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara konkret," ujar Syarwani mengutip pesan Mendagri.
Menariknya, poin efisiensi anggaran menjadi sorotan utama. Sesuai arahan Presiden RI, pemerintah daerah diminta untuk mengerem kegiatan yang bersifat seremonial belaka.
Syarwani menegaskan, penggunaan sumber daya harus dikelola secara sederhana namun efektif, sehingga setiap rupiah APBD mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan warga.
"Hindari pemborosan anggaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat," imbuhnya tegas.
Tak hanya soal tata kelola pemerintahan, sektor pendidikan juga mendapat porsi perhatian besar dalam pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibacakan Bupati.
Saat ini, arah pendidikan nasional mulai bertransformasi melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).
Ada lima kebijakan strategis yang menjadi fondasi.
Di antaranya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Syarwani memaparkan bahwa konsep Deep Learning ini akan diintegrasikan dengan penguatan karakter serta peningkatan kualitas literasi, numerasi, dan STEM (Sains, Teknologi, Enjinering, dan Matematika).
Pemerintah juga berkomitmen memangkas sekat penghambat pendidikan.
Bagi warga yang terkendala faktor ekonomi, geografis, hingga kondisi fisik, akses pendidikan tetap dibuka lebar melalui Sekolah Satu Atap, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hingga Sekolah Terbuka.
"Layanan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga terus ditingkatkan melalui penguatan sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berkeadilan berbasis masyarakat," pungkas Syarwani. (dra)
Editor : Sopian Hadi