TANJUNG SELOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara mulai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 6 April 2026.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib kooperatif dalam mendukung kelancaran audit, termasuk menyediakan data yang diperlukan auditor secara cepat dan akurat.
“Meski ada penerapan work from home (WFH), ketika auditor membutuhkan data, seluruh pejabat di OPD harus tetap kooperatif,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (21/4).
Untuk memastikan proses audit berjalan optimal, ia juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa pemeriksaan berlangsung.
“Saya sudah keluarkan edaran, selama proses audit ini kepala OPD tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas luar daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar para pejabat terkait tetap berada di tempat dan dapat segera memenuhi kebutuhan data maupun klarifikasi yang diminta auditor. “Langkah ini dilakukan agar proses audit berjalan lancar dan tidak terkendala,” ujarnya.
Ia berharap, dengan dukungan penuh dari seluruh OPD, hasil audit LKPD 2025 dapat kembali menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. “Kita harapkan hasilnya maksimal dan mencerminkan tata kelola keuangan yang baik,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim