TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama 2026. Sebanyak lima jabatan dilelang guna mengisi posisi kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, H. Risdianto mengatakan, seleksi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan dan berbasis kompetensi. “Seleksi terbuka ini merupakan amanat regulasi agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan kompetitif,” kata Risdianto kepada Radar Kaltara, Jumat (17/4).
Ia menjelaskan, seleksi tersebut terbuka bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara maupun kabupaten/kota se-Kaltara, dengan prioritas ASN Pemkab Bulungan.
“Kami membuka kesempatan bagi ASN yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses seleksi ini,” jelasnya.
Adapun lima jabatan yang dilelang yakni Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Risdianto menegaskan, peserta seleksi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus PNS dengan pangkat minimal Pembina (IV/a), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat administrator serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
“Integritas, kompetensi, dan rekam jejak menjadi faktor utama dalam penilaian,” tegasnya.
Tahapan seleksi dimulai dari pengumuman pada 17 April hingga 1 Mei 2026, dilanjutkan pendaftaran dan seleksi administrasi sampai 1 Mei pukul 23.59 Wita. “Pengumuman hasil administrasi dijadwalkan pada 3 Mei 2026,” ungkapnya.
Selanjutnya, peserta akan mengikuti penelusuran rekam jejak, tes kompetensi (assessment), serta uji kompetensi bidang berupa penulisan makalah, paparan dan wawancara hingga akhir Mei. “Pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan 2 Juni 2026, kemudian tiga besar calon pejabat diumumkan pada 8 Juni 2026,” tambahnya.
Ia menyebutkan, pelantikan pejabat terpilih direncanakan pada 15 Juni 2026. “Kami berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja pelayanan publik,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim