TANJUNG SELOR – Penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemkab Bulungan mulai memasuki tahap evaluasi. Setelah berjalan sepekan, pemerintah mulai mengukur dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap efisiensi anggaran operasional.
Bupati Bulungan, Syarwani mengakui hingga saat ini pihaknya belum menghitung secara pasti besaran anggaran yang dapat dihemat dari penerapan WFH. “Memang belum kami kalkulasikan secara rinci, tetapi evaluasi sudah mulai dilakukan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (14/4).
Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data pembanding terkait penggunaan utilitas kantor sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan.
“Saya sudah meminta para asisten untuk mencatat pembayaran air dan listrik sebelum dan setelah penerapan WFH, mulai periode Januari hingga April,” ungkapnya.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan WFH dalam menekan biaya operasional pemerintah daerah. “Dengan data itu, kita bisa memiliki gambaran yang jelas terkait dampak kebijakan ini,” tegasnya.
Syarwani menambahkan, evaluasi tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) selama menjalankan tugas dari rumah.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah,” katanya.
Ia berharap, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pola kerja ASN di lingkungan Pemkab Bulungan. “Ke depan, kebijakan ini akan terus kami kaji agar tetap efektif, efisien, dan tidak mengganggu pelayanan publik,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim