TANJUNG SELOR - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan predikat Baik atau Opini Penilaian Kepatuhan Tinggi Tanpa Adanya Maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemkab Bulungan.
Penyerahan Opini dilakukan di Kantor Ombudsman RI Kaltara di Jl Kusuma Bangsa, Tarakan pada Rabu (8/4) siang.
Kepala Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulpah, SE, M.Si menjelaskan, opini yang disampaikan merupakan hasil pengawasan Ombudsman terhadap kualitas pelayanan publik, baik dari laporan masyarakat maupun pemantauan langsung di lapangan.
Beberapa hal yang menjadi catatan antara lain perlunya peningkatan SOP pelayanan, penguatan sistem pengaduan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemkab.
"Opini yang diberikan merupakan hasil pengawasan Ombudsman RI di lapangan. Masih ada beberapa catatan terkait perlunya peningkatan SOP pelayanan, penguatan sistem aduan masyarakat serta dari sisi SDM," ucap Maria.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bulungan, H. Jamal, SH, MAP yang hadir mewakili bupati, menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam pelayanan yang akuntabel dan transparan.
Ditegaskan, dengan adanya pengawasan dari Ombudsman maupun warga, pelayanan publik di Kabupaten Bulungan diharapkan semakin optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” tandasnya.
Lanjutnya, layanan publik yang maksimal merupakan tugas pokok pada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini kerap menjadi atensi khusus Bupati Bulungan pada lini pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Bupati senantiasa memberi perhatian ekstra terhadap optimalisasi layanan publik. Hal itu membuktikan bagaimana kepentingan masyarakat dalam mendapatkan layanan, senantiasa menjadi prioritas pemerintah daerah," tutur H. Jamal.
Komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak layanan dasar seperti kesehatan maupun pendidikan, memang diletakkan sebagai prioritas utama.
Hal itu tercermin ketika musim libur lebaran kemarin, layanan kesehatan tetap beroperasi penuh.
Begitu juga dengan layanan air bersih, persampahan hingga layanan lainnya, tetap berjalan normal dan dipantau langsung oleh bupati. (dra)
Editor : Sopian Hadi