TANGERANG - Pemkab Bulungan turut ambil bagian dalam rapat koordinasi (rakor) penetapan batas proyek karbon biru mangrove dan penyusunan dokumen Forest Reference Emission Level (FREL) di Kaltara, Rabu (8/4). Forum ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pengembangan proyek karbon berbasis ekosistem pesisir.
Bupati Bulungan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto menjelaskan, rakor ini merupakan bagian dari implementasi program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Sub-Komponen 1.4 yang difokuskan pada pengembangan proyek karbon biru. “Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi mangrove sebagai penyerap emisi sekaligus sumber nilai ekonomi,” kata Risdianto kepada Radar Kaltara, Rabu (8/4).
Dalam forum itu, pembahasan difokuskan pada penetapan batas wilayah proyek (project boundary) serta penyusunan dokumen FREL sebagai dasar penghitungan emisi karbon. “Dokumen ini menjadi acuan penting dalam menentukan potensi penurunan emisi dan kelayakan investasi karbon di daerah,” katanya.
Selain itu, sejumlah agenda strategis turut disampaikan, mulai dari arah kebijakan percepatan proyek karbon biru, hasil survei lapangan terkait batas wilayah, hingga sinkronisasi data lintas instansi. “Forum ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tambahnya.
Pemda Bulungan menilai pengelolaan mangrove secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon. “Mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung pesisir dan penyerap karbon yang bernilai ekonomi,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan ini, Pemda Bulungan menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem. “Hasil rakor diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan dan langkah strategis pengelolaan mangrove di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim