Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.
“IPM mencapai 74,04 poin, meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 73,41 poin,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak 2020 status pembangunan manusia di Kaltara terus mengalami peningkatan dan kini berada pada kategori tinggi.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,85 persen dengan tren menurun.
“Kemudian pertumbuhan ekonomi Kaltara tercatat sebesar 4,56 persen, didorong oleh aktivitas di berbagai sektor,” jelasnya.
Selain itu, pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp 208,21 juta, dengan rasio gini di angka 0,261 yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif rendah.
Meski demikian, capaian makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pemerataan pembangunan di lapangan. Sejumlah indikator memang menunjukkan perbaikan, namun tantangan kesenjangan antarwilayah dan akses layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah.
PENGELOLAAN KEUANGAN 2025
Dalam kesempatan yang sama, Zainal juga memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2025.
Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp 965,35 miliar, namun realisasinya mencapai Rp 820 miliar atau sekitar 85 persen. Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan Rp 2,077 triliun dan terealisasi Rp 1,782 triliun atau 85,79 persen.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah justru melampaui target, dengan realisasi Rp 56,68 miliar atau 159,1 persen.
Dari sisi belanja, anggaran sebesar Rp 3,076 triliun terealisasi Rp 2,642 triliun atau 85,90 persen. Belanja transfer tercatat terealisasi Rp 435,93 miliar atau 88,86 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan terealisasi 102 persen dan pengeluaran pembiayaan mencapai 100 persen.
“Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik, meskipun ke depan perlu terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya,” kata Zainal.
Namun demikian, belum optimalnya serapan anggaran, khususnya pada pendapatan dan belanja yang masih berada di kisaran 85 persen, menjadi catatan penting. Efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat dinilai perlu terus dievaluasi.
Seiring memasuki tahun akhir periode pembangunan, capaian kinerja makro ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah, sekaligus bahan evaluasi bagi DPRD dalam memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi benar-benar inklusif dan berkelanjutan. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim