TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendorong penggunaan anggaran desa untuk kebutuhan program berbasis kinerja.
Hal itu dilakukan agar efektifitas Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) memberi dampak signifikan terhadap masyarakat, di tengah efisiensi anggaran.
Tahun ini, DD yang bersumber dari APBN dialokasikan sebesar Rp 61,80 miliar. Sementara ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan sebesar Rp 116,53 miliar, sehingga total anggaran yang digelontorkan untuk 74 desa se-Kabupaten Bulungan sebesar Rp 178,33 miliar.
"Ada ketentuan di dalam pengunaan ADD, 10 persennya digunakan untuk alokasi berbasis kinerja. Yaitu 5 persen untuk TAKE dan 5 persen untuk Benuanta Religi," terang Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta.
Dia menjelaskan, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) merupakan program yang menjadi bagian dari ADD.
Program tersebut merupakan manifestasi dari kepedulian Pemkab Bulungan dalam melestarikan lingkungan hidup.
Penetapan indikator DaPorMasBerNer (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Berbasis Kinerja).
Tujuannya, mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dan kemasyarakatan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.
"Kemudian mempertahankan fungsi ekologi sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup," imbuh Iwan Sugiyanta.
Pengalokasian anggaran desa di Kabupaten Bulungan, secara statistik, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2024 lalu, anggaran desa dialokasikan sebesar Rp 194 miliar lebih.
Kemudian pada tahun 2025, naik menjadi Rp 200 miliar lebih. Kendati menghadapi kebijakan efisiensi secara nasional pada tahun 2026, anggaran desa turun menjadi Rp 178 miliar lebih.
Sejumlah program berbasis kinerja yang menjadi fokus dalam TAKE diantaranya, Perlindungan Sumber Daya Air (PSDA), Pelestarian Tutupan Lahan Bervegetasi (PTLB), Pengelolaan Persampahan (PP), Pengembangan Sarana dan Prasarana (PSP), Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (PPB), serta Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Penggunaan Lain Non Perilinan (PPKHAPLNP). (dra)
Editor : Sophian Hadi