Sidak menyasar sejumlah instansi, di antaranya Kantor Kesbangpol Bulungan, Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), Sekretariat DPRD Bulungan, Puskesmas Tanjung Selor hingga Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (RSDSS), Tanjung Selor. “Kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap ASN dan PPPK pasca libur panjang,” kata Risdianto kepada Radar Kaltara, Rabu (25/3).
Ia menegaskan, Pemda Bulungan tidak menerapkan skema work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH), karena pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh ASN wajib kembali bekerja dan memberikan layanan secara maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan hasil sidak, secara umum tingkat kehadiran ASN dan PPPK dinilai cukup baik. Namun, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas. “Di Sekretariat DPRD terdapat tiga orang yang tidak masuk kerja. Tentu akan diberikan sanksi sesuai regulasi, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP),” tegasnya.
Sementara itu, di Kantor Kesbangpol tercatat satu pegawai tidak masuk karena sakit dengan surat keterangan dokter, sedangkan di Disdukcapil terdapat satu pegawai yang izin melahirkan. “Kalau ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak menjadi masalah,” jelasnya.
Risdianto menyebut, pelayanan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Tanjung Selor dan RSDSS telah berjalan normal pasca libur Lebaran. “Untuk layanan kesehatan, kami pastikan tetap berjalan baik dan tidak ada kendala berarti,” katanya.
Namun demikian, ia menemukan masih ada sejumlah tenant di MPP yang belum membuka layanan, khususnya dari unsur kementerian/lembaga yang masih menerapkan kebijakan WFA. “Saya minta DPMPTSP segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga tersebut agar pelayanan bisa segera dibuka,” tegasnya.
Selain itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di MPP juga terpantau belum optimal dalam memberikan pelayanan, bahkan ada yang belum membuka layanan pada jam kerja pagi. “Pelayanan itu dimulai pagi, bukan siang. Ini harus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya instansi vertikal seperti Imigrasi yang memiliki jadwal layanan terbatas, yakni hanya beberapa kali dalam sebulan. “Kami memahami pola layanan tertentu, tetapi tetap harus disinergikan agar masyarakat tidak kesulitan mengakses pelayanan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Sekda menilai pelayanan publik di Bulungan sudah kembali berjalan normal, meski masih diperlukan pembenahan di beberapa sektor. “Kami akan terus melakukan evaluasi agar pelayanan publik semakin optimal dan disiplin ASN tetap terjaga,” pungkasnya. (jai/lim
Editor : Azward Halim