Dalam hal ini, lewat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara telah dilakukan ‘Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Kaltara Tahun 2027’ di Tanjung Selor pada Rabu (11/3).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, dalam menyusun perencanaan ini dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik dilakukan antar OPD yang ada.
“Perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Makanya lewat forum ini kita berdiskusi bersama untuk menyatukan atau menyelaraskan program antar OPD,” ujar Datu Iqro saat dikonfirmasi, Kamis (12/3).
Selain kerja sama antar OPD, hal yang tak kalah pentingnya itu adalah data yang valid. Karena jika data yang digunakan itu valid, maka apa yang direncanakan itu saat dikerjakan akan tepat sasaran dan dapat dirasakan atau bermanfaat bagi masyarakat.
“Termasuk juga dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan nasional. Dalam hal ini, pembangunan daerah harus tetap diselaraskan dengan program prioritas nasional,” jelasnya.
Untuk Pemprov Kaltara, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari pemerataan pembangunan wilayah, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
Dari sejumlah prioritas yang sudah ditetapkan, pemerataan pembangunan menjadi fokus utamanya agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hingga ke wilayah perbatasan.
KEBIJAKAN EFISIENSI, ANGGARAN TERBATAS
Namun, hal yang juga menjadi perhatian saat ini adakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Dalam hal ini OPD harus melakukan upaya-upaya untuk ‘menjolok’ anggaran di pusat agar bisa dibawa ke provinsi ke-34 Indonesia ini.
Untuk itu, tentu komunikasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar dukungan anggaran tetap dapat diperoleh untuk menjalankan program pembangunan daerah yang sudah direncanakan.
“Kita harus bergerak, selain berharap dengan APBD provinsi, kita juga harus berjuang ke pusat agar bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan di Kaltara,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim