Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, masih ada 123 desa di Kaltara yang belum berlistrik. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan oleh pemerintah.
Hal ini pun menjadi sorotan dari Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara, Rahmawati.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Kaltara ini merupakan beranda depan atau teras Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perbatasan Malaysia yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Daerah perbatasan harus lebih diutamakan. Harus lebih dihidupkan. Jangan sampai di sana (Malaysia) terang, di sini (Kaltara, Indonesia) gelap,” ujar istri dari Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang ini kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Hal ini perlu menjadi atensi dari pemerintah agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara perbatasan Malaysia dan Indonesia yang ada di provinsi ke-34 Indonesia ini
“Kita ini beranda Indonesia. Jadi saya sebagai wakil rakyat di parlemen itu akan terus berjuang untuk Kaltara ini bisa terang 100 persen atau supaya segala aspirasi dari masyarakat Kantara terkait dengan kebutuhan dasar itu bisa terealisasi maksimal,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim