Kepada Radar Kaltara, Syarwani mengatakan, saat ini Pemda Bulungan masih memaksimalkan keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga aparatur. “Sampai sekarang ini Pemda Bulungan belum mengusulkan formasi untuk seleksi CASN tahun 2026,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (10/3).
Menurutnya, Pemda Bulungan saat ini lebih memfokuskan pada optimalisasi tenaga PPPK yang telah direkrut sebelumnya, termasuk skema PPPK paruh waktu yang juga menjadi bagian dari kebijakan penguatan sumber daya aparatur. “Sekarang ini kami masih memaksimalkan keberadaan PPPK yang sudah ada, termasuk PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Meski demikian, Syarwani mengakui jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda Bulungan masih belum ideal. Hal ini disebabkan adanya sejumlah pegawai yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang akan pensiun dalam waktu dekat. “Memang jumlah ASN kita masih kurang karena ada beberapa pegawai yang sudah purna tugas dan ada juga yang akan segera memasuki masa pensiun,” katanya.
Berdasarkan data, sepanjang tahun 2026 tercatat sebanyak 109 ASN di lingkungan Pemda Bulungan akan memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketersediaan sumber daya aparatur di berbagai perangkat daerah. “Kita mencatat ada sekitar 109 ASN yang akan purna tugas sepanjang tahun 2026,” ungkapnya.
Meski belum mengusulkan formasi CASN, Pemda Bulungan tetap akan melakukan evaluasi kebutuhan pegawai secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun terjadi pengurangan jumlah aparatur. “Iya, kita tentu akan terus mengevaluasi kebutuhan pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim