Dalam kegiatan yang menggandeng Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) tersebut, Pemprov Kaltara mendorong terwujudnya pembangunan inklusif melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Tujuan utamanya adalah untuk membuka ruang partisipasi secara luas bagi masyarakat untuk mengajukan aspirasinya agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah harus bersifat inklusif, dalam artian tidak boleh ada yang tertinggal.
"Terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses dan suara dalam proses pembangunan," ujar Wagub Ingkong.
Untuk itu, Politisi Partai Hanura ini berharap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan provinsi ke-34 Indonesia ini ke depannya.
Hal itu sejalan dengan tema pembangunan daerah tahun 2027, yakni pembangunan wilayah yang merata, sumber saya manusia (SDM) berkarakter dan ekonomi bernilai tambah menuju Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang makmur.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Kaltara, Nurul Affandy mengatakan, Forum Mentari ini merupakan tempat kelompok masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan daerah.
Tentu dengan harapan apa yang diusulkan itu dapat terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara 2027. Program Mentari telah dilaksanakan sejak 2024 sebagai upaya mendorong pembangunan yang lebih partisipatif.
"Harapannya, pembangunan yang mengarusutamakan gender dan inklusi di Kalimantan Utara dapat terintegrasi dan terwujud dalam perencanaan pembangunan daerah," tambahnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim