Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, faktor perilaku hidup, pola asuh keluarga, serta kondisi sanitasi lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya kasus stunting.
“Stunting ini memang masih menjadi permasalahan daerah. Di Bulungan sendiri secara capaian memang terjadi naik turun. Penyebabnya juga tidak tunggal, bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga pola hidup, perilaku hingga pola asuh dalam keluarga,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (5/3).
Ia menjelaskan, Pemda Bulungan saat ini terus memperkuat upaya deteksi dini untuk mengetahui faktor penyebab stunting di setiap wilayah. Dengan cara itu, intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
“Yang paling penting adalah mendeteksi permasalahan stunting di suatu wilayah sejak awal. Dengan begitu kita bisa mengetahui faktor penyebabnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ungkapnya.
Syarwani mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Bulungan adalah belum seluruh wilayah berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut dinilai berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan berpotensi memengaruhi angka stunting.
“Masih ada beberapa wilayah yang belum ODF. Itu yang menjadi fokus kita. Targetnya pada 2026 hingga 2027 seluruh wilayah di Bulungan sudah harus ODF,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Bulungan memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting.
“Kami melakukan kolaborasi dengan beberapa OPD agar program penanganan stunting berjalan secara terpadu dan menjangkau seluruh wilayah,” katanya.
Selain itu, Pemda Bulungan juga meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang akan memiliki anak. Edukasi tersebut mencakup persiapan sebelum kehamilan, pola asuh anak hingga pemenuhan gizi bagi remaja putri.
“Kita dorong sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga yang akan memiliki anak. Bahkan sejak usia remaja, seperti pemberian tablet tambah darah, sudah harus dipersiapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan stunting juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Karena itu, pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar.
“Kita juga mengajak perusahaan agar ikut berperan dalam kegiatan pencegahan stunting, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional mereka,” pungkasnya. (jai/lim)