Kondisi ini pun menarik perhatian dari berbagai pihak, salah satunya anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara, Rahmawati.
Dalam hal ini, Rahmawati menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk percepatan target akses listrik 100 persen hingga ke daerah terpencil dan perbatasan Kaltara.
“Listrik adalah kebutuhan dasar dan simbol kemajuan, terutama bagi masyarakat perbatasan,” ujar Rahmwati di sela-sela penyerahan secara simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025 kepada masyarakat di Desa Setabu, Sebatik Barat, Nunukan pada Rabu (4/3).
Terhadap bantuan BPBL ini, istri dari Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang tersebut memberikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta PT PLN (Persero).
“Kami berharap fasilitas BPBL ini digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tuturnya.
Adapun program BPBL ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan akses energi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto menegaskan bahwa listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik bukan hanya untuk penerangan, tetapi untuk mendukung pendidikan anak-anak, layanan kesehatan dan usaha masyarakat,” kata Sekprov Denny.
Pada tahun 2025, total penerima manfaat dari BPBL ini sebanyak 1.787 rumah tangga dengan rincian 1.516 rumah tangga yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 271 rumah tangga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Sekprov Denny berharap bantuan BPBL ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim