Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta, mengatakan perencanaan pembangunan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
“Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, dan teknokratik. Ketiganya kami kombinasikan dalam setiap tahapan,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Jumat (27/2)
Ia menjelaskan, pendekatan bottom-up diwujudkan melalui pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan, kemudian berlanjut ke kecamatan. Seluruh usulan masyarakat dihimpun untuk diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang kecamatan sudah kami selesaikan. Setelah Lebaran, kami akan melaksanakan Musrenbang tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Menurutnya, tahapan kabupaten menjadi forum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat dibahas secara komprehensif dan tidak berhenti di tingkat kecamatan.
“Setiap usulan yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan akan dibahas kembali dalam forum perangkat daerah bersama organisasi perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan teknis tersebut akan mempertimbangkan skala prioritas, urgensi program serta kemampuan fiskal daerah agar perencanaan yang disusun tetap realistis dan terukur.
“Kami ingin memastikan pembangunan yang dirancang tidak hanya aspiratif, tetapi juga sesuai dengan arah kebijakan dan kapasitas anggaran daerah,” tambahnya.
Melalui mekanisme perencanaan berjenjang tersebut, Pemda Bulungan berharap rencana kerja pemerintah ke depan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Musrenbang adalah ruang resmi partisipasi publik dalam pembangunan. Kami pastikan prosesnya berjalan substansial dan akuntabel,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim