Dari hasil audiensi sebelumnya bersama pihak pengelola atau pihak ketiga, disampaikan pendapatan dari retribusi di pelabuhan yang melayani aktifitas kapal bongkar muat tersebut masih minim.
Diketahui, pengelolaan retribusi kawasan pelabuhan di Bulungan dilakukan dengan skema bagi hasil. Namun untuk pelabuhan Kayan VI, pihak ketiga pengelola retribusi menyebutkan pendapatan tiap bulannya masih minus atau tidak menutupi biaya operasional. Terutama untuk membayar gaji pegawai.
Menyikapi hal tersebut, Bupati meminta Dishub bersama Inspektorat dan Bagian Hukum merumuskan langkah-langkah tindak lanjut. Bupati dan Wabup juga meminta masukan dari segenap perangkat terkait.
“Dengan satu komitmen, tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak,” ujar Bupati.
Dia mengingatkan, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab maupun rekanan harus berupaya berkontribusi menggenjot penerimaan, termasuk dalam bentuk retribusi parkir.
"Kerja sama harus saling menguntungkan. Hak rekanan tetap dihormati, namun kewajiban terhadap daerah tidak bisa diabaikan. Transparansi harus menjadiprinsip utama," pesan bupati dalam rapat.
Laporan bulanan menunjukkan retribusi parkir dan bongkar muat masih belum optimal. Beberapa area pengelolaan pun dinilai kurang diawasi sehingga potensi pendapatan tidak sepenuhnya terealisasi.
"Jika potensi pelabuhan dimanfaatkan maksimal, kontribusinya terhadap PAD bisa jauh lebih besar. Ini bukan sekadar angka, tapi soal keberlangsungan pengelolaan pelabuhan," kata Syarwani.
Bupati juga menekankan perlunya langkah konkret yang langsung dapat diterapkan. Evaluasi internal dan perbaikan sistem harus segera dilakukan agar pelabuhan mampu memenuhi target keuangan daerah.
Dia kemudian mendorong agar mengambil langkah-langkah cepat untuk meningkatkan pendapatan di kawasan pelabuhan. Termasuk peran OPD teknis dalam membantu dan mengawasi. (dra/lim)
Editor : Azward Halim