Dalam kegiatan ini diikuti sepuluh kepala daerah itu, Syarwani menyampaikan isu pertama berkaitan dengan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonom baru.
“Tanjung Selor memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Kalimantan Utara sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan, namun secara administratif masih berstatus kecamatan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (25/2).
Saat ini, Tanjung Selor terdiri dari tiga kelurahan dan enam desa. Sejak 2020, presidium pemekaran telah terbentuk, tetapi prosesnya terkendala regulasi terkait persyaratan administratif dan kewilayahan.
"Kami sudah memulai langkah awal, termasuk pemekaran RT dan RW serta kajian administratif melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan pihak kecamatan," ungkapnya.
Isu kedua menyangkut status lahan areal penggunaan lain (APL) yang luas. “Beberapa program nasional, termasuk pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial, terhambat karena lahan masih tercatat sebagai kawasan transmigrasi (HPL Telang),” ungkapnya.
"Padahal lahan tersebut telah dihibahkan oleh desa kepada kementerian, sehingga kami berharap difasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi agar persoalan ini bisa terselesaikan," sambungnya.
Syarwani menegaskan, masalah APL dan kawasan transmigrasi juga berdampak pada masuknya investasi di Bulungan.
Isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja pasca pengangkatan lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
“Meski jumlah PPPK besar, masih terdapat kekurangan tenaga di sejumlah OPD, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan kebersihan,” ungkapnya.
Pemkab Bulungan melakukan studi tiru ke DKI Jakarta terkait skema penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). “Skema ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga secara fleksibel melalui sistem katalog tahunan tanpa menggunakan pola outsourcing,” tambahnya.
Syarwani menegaskan, kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta memastikan layanan publik tetap optimal. Ia berharap ketiga isu strategis tersebut mendapat arahan dan dukungan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
“Semoga melalui forum ini, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan,” ujarnya.
Reboan merupakan program rutin Ditjen Otonomi Daerah yang digelar setiap Rabu sebagai upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Forum ini membahas evaluasi layanan Ditjen Otonomi Daerah, identifikasi perbaikan kualitas layanan, dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Dengan pemaparan tiga isu strategis tersebut, Bupati Bulungan menegaskan komitmen Pemkab untuk proaktif menyelesaikan persoalan administratif, memfasilitasi masuknya investasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.
“Kami ingin semua kebijakan daerah berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)