Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sorotan tajam dari publik terhadap kinerja pemerintah. Karena, proses ini dinilai dilakukan dengan tidak transparan.
Marli Kamis, salah seorang tokoh masyarakat di Kaltara mengaku bahwa ada banyak pertanyaan yang ia terima terkait persoalan pelantikan tersebut.
"Saya bilang unik juga pelantikan kemarin itu. Orang datang dilantik, tapi dia tidak tau dia jabat apa," ujar Marli kepada Radar Tarakan, Sabtu (21/2).
Ia mencontohkan, biasanya pada proses pelantikan itu ada dibacakan jabatan lama dan jabatan baru. Misalnya si A jabatan lama ini, jabatan barunya ini.
Sementara pada saat pelantikan itu tidak ada. Sehingga yang dilantik pun tidak tahu jabatan barunya apa.
"Mungkin sekda (sekretaris daerah) selalu Presiden Pegawai di daerah bisa menjelaskan ini," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa perlu juga dari masyarakat mempertanyakan hal ini sebagai bentuk kritikan untuk membangun.
"Apakah model baru memang begitu, dilantik tapi orang tidak tahu jabatannya. Kalau kita umpamakan nikah, masa kita dipanggil nikah, tapi kita tidak tahu istri kita siapa," ucapnya.
Dengan begitu ia menilai, jika tidak ada aturan baru yang menyebutkan demikian, maka itu tentu sangat memprihatinkan. Karena di sini yang dipertaruhkan adalah nilai kewibawaan pemerintah.
"Kita kasihan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kita kasihan pemimpin kita. Harusnya jelas, jabatan lama, jabatan baru itu harus disampaikan," tegasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim