Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, penerapan Pendekar BMD ini dilakukan untuk mencegah manipulasi anggaran, termasuk biaya fiktif, penggelembungan harga (mark up) dan pemeliharaan ganda yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Dengan Pendekar BMD, setiap rupiah belanja pemeliharaan kendaraan di masing-masing OPD tercatat dan terverifikasi secara digital," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (17/2).
Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan aset pemerintah. “Aplikasi ini menjadi bagian dari strategi Pemda Bulungan untuk mewujudkan tata kelola aset yang profesional, tertib dan akuntabel," ungkapnya.
Selain memastikan transparansi, aplikasi ini juga memudahkan pendataan seluruh kendaraan dinas di OPD. “Saya berpesan kepada segenap OPD untuk melakukan pendataan aset secara menyeluruh dan tertib, sehingga seluruh kendaraan dinas milik pemerintah daerah dapat terkelola dengan baik, terjaga kondisinya, dan dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, Pendekar BMD bukan sekadar aplikasi pencatat biaya. Sistem ini juga memantau jadwal pemeliharaan, histori perbaikan dan kondisi setiap kendaraan. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan dinas.
"Pencatatan digital akan memudahkan evaluasi rutin dan perencanaan anggaran pemeliharaan kendaraan. Setiap data tersimpan secara real time, sehingga kepala OPD maupun BPKAD dapat mengakses informasi yang akurat kapan saja," ujarnya.
Hal ini penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Setiap OPD diminta untuk memasukkan seluruh data kendaraan dinas, termasuk kondisi, biaya pemeliharaan sebelumnya, dan jadwal perawatan berikutnya.
"Saya berharap, dalam beberapa bulan ke depan, aplikasi ini dapat menjadi standar pengelolaan kendaraan dinas, sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran dan menjaga nilai aset daerah tetap optimal," pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim