Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Warga Bulungan 74 Persen, Citra Syarwani Tembus 89,1 Persen

Fijai RT • Selasa, 10 Februari 2026 | 13:18 WIB

Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta.
Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta.
TANJUNG SELOR – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemda Bulungan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Syarwani-Kilat tercatat tinggi. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan umum total dari empat bidang utama mencapai 74 persen.

 

Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta, mengatakan survei dilaksanakan pada 24–31 Oktober 2025 dengan 400 responden yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan.

“Survei ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih kurang lebih 4,8 persen,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Selasa (10/2).

 

Iwan menjelaskan, metode yang digunakan adalah multistage random sampling, yakni teknik pengambilan sampel bertahap yang dinilai efektif untuk wilayah luas dan tersebar.

“Metode ini membagi populasi menjadi beberapa klaster dalam beberapa tahap, lalu memilih sampel secara acak dari setiap klaster,” ungkapnya.

 

Dalam survei itu, rerata kepuasan kinerja di bidang politik keamanan mencapai 73,5 persen. Menurutnya, apresiasi tertinggi publik muncul pada indikator toleransi, kebebasan berpendapat, dan pengamanan lingkungan.

“Apresiasi tertinggi masyarakat terkait sikap toleransi, kebebasan berpendapat hingga merasakan adanya pengamanan lingkungan yang optimal,” ujarnya.

 

Secara umum, tingkat kepuasan pada bidang politik keamanan berada di angka 75,7 persen, dengan tingkat keyakinan publik terhadap perbaikan kinerja mencapai 82,9 persen. Penegakan Perda 60,6 Persen. "Tingkat kepuasan rerata pada bidang penegakan Perda tercatat 60,6 persen," bebernya.

 

 Iwan menyebut apresiasi positif masyarakat muncul pada indikator penegakan Perda dan kesetaraan pelayanan publik.

“Indikator penegakan Perda dan kesetaraan dalam pelayanan publik mendapat apresiasi positif,” katanya.

 

Terkait transparansi proses hukum, pemberantasan suap dan pungli hingga pemberantasan korupsi perlu menjadi atensi lebih untuk dioptimalkan. Secara umum, kepuasan bidang ini mencapai 68,9 persen, dengan keyakinan publik terhadap perbaikan kinerja mencapai 80 persen.

"Bidang perekonomian rerata tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 55,7 persen," ujarnya.

 

Meski begitu, ia menyebut masyarakat tetap memberi apresiasi pada indikator tertentu, terutama yang menyentuh sektor rakyat.

“Dukungan terhadap pengembangan usaha rakyat dan koperasi, serta pemberdayaan peternak mendapat apresiasi paling tinggi,” ujarnya.

 

Adapun tingkat kepuasan umum bidang ekonomi mencapai 64,5 persen, dengan keyakinan publik terhadap perbaikan ke depan sebesar 80,1 persen.

Kesejahteraan sosial 64,4 persen. Pada bidang kesejahteraan sosial, survei mencatat rerata kepuasan sebesar 64,4 persen. Iwan menyebut publik paling mengapresiasi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

“Apresiasi publik paling tinggi terkait adanya peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

 

Secara umum, kepuasan di bidang kesejahteraan sosial mencapai 72,1 persen, dengan keyakinan publik terhadap perbaikan kinerja mencapai 81,9 persen.

Kepuasan Tertinggi di Tanjung Palas, Bunyu dan Tanjung Selor. Kecamatan dengan tingkat kepuasan tinggi berada di Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Bunyu, dan Tanjung Selor.

“Penilaian publik dengan tingkat kepuasan tinggi berasal dari Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Bunyu dan Tanjung Selor,” ujarnya.

 

Di sektor pelayanan publik, survei mencatat rerata kepuasan sebesar 68,6 persen. Namun, beberapa layanan dinilai masih mendesak untuk dibenahi.

“Pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan air dan pemanfaatan teknologi masih membutuhkan urgensi pembenahan,” kata Iwan.

 

Sementara itu, tingkat kepuasan publik pada pelayanan infrastruktur dasar hanya mencapai 46 persen. "Penilaian ini sejalan dengan kepuasan publik pada setiap indikator penyediaan infrastruktur dasar yang terbaca belum cukup memuaskan,” jelasnya.

 

Pada penyediaan infrastruktur sosial budaya, tingkat kepuasan berada di angka 50,8 persen. Masyarakat paling mengapresiasi penyediaan tempat ibadah.

“Masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dalam penyediaan tempat ibadah,” ujarnya.

 

Secara umum, tingkat awareness publik terhadap program unggulan Pemkab masih belum optimal, sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih menyentuh masyarakat. Namun, citra kepemimpinan kepala daerah dinilai sangat kuat. Citra positif Bupati Syarwani mencapai 89,1 persen.

“Citra positif sosok Bupati Syarwani sangat tinggi mencapai 89,1 persen,” ungkapnya.

 

Menurutnya, masyarakat menilai Syarwani sebagai pemimpin yang baik, merakyat, dan mengayomi.

“Publik menilai sosok Bupati sebagai figur pemimpin yang memiliki kelebihan sebagai orang yang baik, merakyat, serta mengayomi masyarakat,” katanya.

 

pSementara tingkat keyakinan publik bahwa kepemimpinan Syarwani-Kilat akan membawa kesejahteraan mencapai 83,4 persen.

“Tingkat keyakinan publik terhadap kepemimpinan Syarwani-Kilat mencapai 83,4 persen,” ujarnya.

 

Tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang diberikan pasangan kepala daerah ini juga tercatat positif sebesar 77 persen.

“Tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diberikan mencapai 77 persen,” ujarnya.

 

Kemudian, terkait sejumlah indikator yang masih berada di bawah 50 persen menjadi catatan penting bagi Pemkab Bulungan untuk memperkuat evaluasi, sekaligus menyesuaikan program perencanaan sesuai dokumen RPJMD 2025–2029.

"Beberapa hasil survei yang masih di bawah 50 persen menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Karena itu, program dan kebijakan akan diselaraskan dengan arah perencanaan dalam RPJMD 2025–2029,” pungkasnya. (jai/lim)

Editor : Azward Halim