TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bulungan, Selasa (3/2). Rapat dipimpin langsung Bupati Bulungan, Syarwani, sebagai upaya memperkuat sinergi menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulungan, Dharmawan, mengatakan Rakor Forkopimda tersebut merupakan rangkaian dari Rapat Koordinasi Nasional antar pusat dan daerah se-Indonesia.
“Rakor Forkopimda Bulungan ini merupakan bagian dari rangkaian Rakornas pusat dan daerah yang dilaksanakan secara serentak,” kata Dharmawan kepada Radar Kaltara, Selasa (3/2).
Dalam forum tersebut, sejumlah isu aktual menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.
“Beberapa topik utama yang dibahas berkaitan dengan perkembangan situasi kondusivitas daerah dan potensi ATHG,” ungkapnya.
Dharmawan menjelaskan, hasil evaluasi sepanjang 2025 menunjukkan adanya sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama Forkopimda.
“Selama 2025 terdapat beberapa isu strategis yang perlu didiskusikan bersama Forkopimda Bulungan,” jelasnya.
Isu-isu tersebut mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari keagamaan, ekonomi, konflik agraria, hingga peredaran narkoba,” katanya.
Selain itu, Forkopimda Bulungan juga menyoroti isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
“Radikalisme, persoalan keagamaan, hingga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur juga menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, aspek keamanan wilayah juga menjadi bagian penting dalam pembahasan rakor.
“Kami juga membahas keamanan wilayah pesisir serta perkembangan kasus HIV/AIDS di Bulungan,” tambahnya.
Dharmawan menegaskan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah strategis yang disepakati bersama Forkopimda.
“Hasil rakor ini akan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang akan dikoordinasikan bersama Forkopimda,” tegasnya.
Ke depan, hasil kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui forum yang lebih luas.
“Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat bersama para tokoh masyarakat agar penanganan isu dapat dilakukan secara komprehensif,” pungkasnya. (jai/lim)