Berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), kebutuhan ASN Pemprov Kaltara di angka sekitar 10 ribu orang. Sementara, yang ada saat ini baru sekitar 6 ribu orang lebih. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 3 ribu orang lagi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengusulkan untuk memenuhi jumlah ideal kebutuhan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Saat ini kita tengah melakukan pendataan. Untuk tahun 2026 ini, peluang untuk usulan CPNS (calon pegawai negeri sipil) maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) itu semua ada,” ujar Andi Amriampa kepada Radar Tarakan, Senin (2/2).
Oleh karena itu, usulan yang direncanakan oleh Pemprov Kaltara saat ini untuk formasi CPNS dan PPPK. Karena, untuk usulan itu bisa terbuka untuk kedua bagian dari ASN tersebut.
Namun, lanjut Andi Amriampa, untuk jumlahnya, itu tentu akan dilihat nanti. Tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana yang sudah disusun.
“Biasanya kita susun untuk 5 tahun. Jadi tahun ini berapa, tahun depan berapa dan seterusnya. Itu yang terus berjalan sampai dengan terpenuhinya kebutuhan,” jelasnya.
Untuk saat ini, ia menyebutkan bahwa Anjab dan ABK masih proses dilakukan review oleh Biro Organisasi Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara. Dari hasil review ini nanti baru akan terlihat komposisi terkini kebutuhan ASN Pemprov Kaltara.
“Kalau yang terakhir itu kita masih kurang sekitar 3 ribu orang lebih, kalau sesuai Anjab dan ABK,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim