TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan telah menghibahkan lahan seluas 10 hektare (ha) untuk mendukung pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kaltara. Namun hingga kini, pembangunan fasilitas pemasyarakatan tersebut belum terealisasi.
Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tarakan, Rita Ribawati mengatakan hibah lahan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Pemda Bulungan dalam mendukung penguatan kelembagaan pemasyarakatan di Kaltara.
“Pemda Bulungan sudah memberikan lahan seluas 10 hektare dan itu merupakan kemenangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kanwil Kemenimipas),” kata Rita kepada Radar Kaltara, Kamis (29/1).
Rita menjelaskan, keberadaan fasilitas pemasyarakatan yang lengkap di Kaltara menjadi kebutuhan mendesak, mengingat selama ini koordinasi masih harus dilakukan ke Kaltim.
“Setiap provinsi seharusnya memiliki lapas, rutan, LPKA dan LPP sendiri. Selama ini kami masih berkoordinasi ke Kalimantan Timur, padahal sudah menjadi provinsi sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, secara kelembagaan, Kaltara sudah layak memiliki sarana pemasyarakatan yang representatif sebagai bagian dari kanwil.
“Seharusnya kami sudah layak memiliki kantor-kantor pemasyarakatan di Kaltara, seperti lapas, rutan, dan imigrasi,” katanya.
Ia mengungkapkan, meski lahan sudah tersedia, terdapat kendala teknis yang cukup besar sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan.
“Kendalanya ada pada kondisi lahan. Kontur tanahnya cukup curam dan membutuhkan biaya sangat besar untuk penimbunan,” ungkapnya.
Rita menambahkan, kebutuhan anggaran untuk penyiapan lahan tersebut mencapai nilai yang tidak sedikit.
“Untuk penimbunan saja membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah dan itu menjadi salah satu faktor utama belum dimulainya pembangunan,” ujarnya.
Ia memastikan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk pimpinan kanwil sebelumnya, guna mendorong tindak lanjut pembangunan.
“Kami sudah datang bersama Kepala Kanwil dan hal ini terus kami komunikasikan,” katanya.
Rita berharap ke depan ada solusi konkret dari pusat agar pembangunan fasilitas pemasyarakatan di Kaltara dapat segera direalisasikan.
“Harapan kami, lahan yang sudah ada ini bisa segera dimanfaatkan sehingga kebutuhan pemasyarakatan di Kalimantan Utara dapat terpenuhi,” pungkasnya. (jai/lim)