TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan terus memperkuat komitmen perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Hal itu disampaikan Kepala DPPPAPPKB Bulungan, Hj. Andriana.
Kepada Radar Kaltara, Andriana mengatakan kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam pembentukan DRPPA yang berkelanjutan.Ini menjadi dasar hukum dan moral agar berjalan dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan desa terhadap konsep dan indikator DRPPA.
“Kami memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat mengenai 10 indikator DRPPA, agar implementasinya tidak keliru dan tepat sasaran,” kata Andiana kepada Radar Kaltara, Rabu (28/1).
Andriana menegaskan, legitimasi dukungan pemerintah desa menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
“Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, kami memastikan adanya dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah desa,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran relawan dalam menggerakkan program di lapangan. “Kami mengukuhkan peran SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak sebagai motor penggerak DRPPA di tingkat desa,” bebernya.
Lebih lanjut, Andriana menyebutkan bahwa DRPPA mendorong keterlibatan aktif perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan desa.
“Perempuan dan anak harus dilibatkan, termasuk dalam Musrenbangdes, agar kebijakan desa lebih inklusif dan responsif,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya ketersediaan data pilah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data desa berbasis jenis kelamin dan usia menjadi instrumen penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Dalam upaya penghapusan kekerasan, DPPPAPPKB juga mendorong pembentukan sistem pelaporan yang aman dan ramah korban.
“Kami ingin memastikan korban kekerasan, termasuk pekerja anak, memiliki akses pelaporan yang aman dan terlindungi,” tegasnya.
Tak hanya itu, aspek pemberdayaan ekonomi perempuan turut menjadi perhatian.
“Kami mendorong pelatihan wirausaha bagi perempuan penyintas dan perempuan kepala keluarga agar mereka lebih berdaya secara ekonomi,” pungkasnya. (jai/lim)