Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, tidak semua ASN dapat difasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan, terutama bagi pegawai yang sudah mendekati masa purna tugas.
“Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN akan kita sesuaikan dengan masa kerja. Kalau sudah mendekati masa purna tugas tentu tidak bisa kita tingkatkan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan, Pemda Bulungan akan melakukan verifikasi ulang terhadap ASN yang masih memiliki masa kerja panjang dan belum mencapai batas usia pensiun.
“Kita akan melakukan verifikasi ulang terhadap ASN yang masa kerjanya masih panjang dan usianya belum mencapai 58 tahun,” ujarnya.
Terkait kebijakan peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S1, Syarwani mengungkapkan bahwa Pemda Bulungan telah menjalin kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT).
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan dan selanjutnya akan dituangkan dalam PKS (perjanjian kerja sama),” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualifikasi pendidikan tersebut akan difasilitasi melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang mengakomodasi pengalaman kerja ASN sebagai bagian dari proses akademik. “Melalui konsep rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, itu bisa diakomodasi,” ungkapnya.
Selain UBT, Pemda Bulungan juga membuka peluang pelaksanaan RPL melalui Universitas Kaltara (Unikaltar) sebagai alternatif perguruan tinggi di daerah.
“Selain di UBT, RPL juga bisa dilaksanakan di Universitas Kaltara,” katanya.
Menurutnya, Pemda Bulungan juga melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengetahui perangkat daerah yang membutuhkan penguatan kompetensi ASN.
“Kita lakukan pemetaan kebutuhan agar penguatan SDM di setiap perangkat daerah tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap, proses pembelajaran yang lebih dekat dengan lokasi kerja dapat meminimalkan gangguan terhadap tugas kedinasan ASN.
“Dengan proses pembelajaran yang dekat, ASN tidak perlu meninggalkan tugas dalam waktu yang lama,” ujarnya.
Bahkan, Syarwani mengaku telah menyampaikan kepada pihak perguruan tinggi agar proses pembelajaran RPL dapat dilaksanakan di Tanjung Selor.
“Saya sudah sampaikan kepada rektor agar ASN yang mengikuti RPL tidak harus ke Tarakan. Pembelajaran cukup dilakukan di Tanjung Selor,” pungkasnya. (jai/lim)