Hal itu ditegaskan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan saat memimpin apel gabungan ASN di Tanjung Selor pada Senin (26/1).
Di sini Datu Iqro menekankan tiga hal utama kepada ASN, yakni soal etos kerja, loyalitas yang tetap berpegang pada aturan, serta ketertiban administrasi sejak awal tahun anggaran 2026.
Khusus kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik, diminta untuk tetap semangat bekerja. Status sebagai Abdi Negara itu membawa tanggung jawab besar dan kinerjanya akan selalu dievaluasi.
"Dengan menjadi PPPK, kita harus bisa semakin termotivasi untuk bekerja jujur, berintegritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Datu Iqro.
Ia pun menegaskan bahwa Pemprov Kaltara tetap berupaya menjaga kesejahteraan pegawai, meski di sejumlah daerah lain terjadi keterbatasan anggaran.
"Di saat daerah lain kesulitan, Kaltara masih memperhatikan kesejahteraan PPPK. Hal ini harus dibalas dengan kinerja yang baik," imbuhnya.
Untuk itu, ASN Pemprov Kaltara diingatkan agar setiap saran dan masukan kepada pimpinan selalu sesuai aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
"Jika mengusulkan kebijakan, kita harus bertanggung jawab sampai tuntas. Jangan lepas tangan saat muncul masalah," serunya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara untuk menata administrasi sejak awal tahun agar pertanggungjawaban dapat disusun dengan rapi.
"Termasuk saya mengajak kita semua untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin demi kelanjutan pembangunan di wilayah Kalimantan Utara," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim