Hal ini menjadi sorotan dari Lembaga Legislatif mengingat banyaknya perusahaan yang saat ini beroperasi di Kaltara. Bahkan, beberapa di antaranya ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Bulungan.
“Tenaga kerja kita (lokal, Red), kita minta diprioritaskan untuk bisa bekerja pada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Kita minta kuota untuk tenaga kerja lokal,” ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).
Artinya, seluruh investor yang berinvestasi di provinsi ke-34 Indonesia ini harus mengikutsertakan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di perusahaannya. Ini yang kemudian menjadi salah satu dasar atau alasan dibentuknya regulasi daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
“Baru-baru ini DPRD bersama dengan Pemprov Kaltara sudah menyetujui bersama Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Melalui regulasi ini, lanjut Politisi Partai Gerindra tersebut, juga diatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja. Termasuk juga diperjelas yang mana hak dari tenaga kerja dan yang mana kewajibannya.
“Kalau saya mintanya tenaga kerja lokal dapat diserap sebanyak-banyaknya oleh perusahaan yang beroperasi di Kaltara ini,” tegasnya.
Sebab, dengan merekrut tenaga kerja lokal, perusahaan juga pasti akan untung dan tidak repot harus mendatangkan orang dari luar. Terlebih pekerja lokal ini juga sudah punya tempat atu rumah di daerah ini.
Hanya saja, dari sisi sumber daya manusia (SDM), ia tak menampik untuk di Kaltara juga belum tersedia secara maksimal. Tapi tetap itu dapat dipersiapkan secara bertahap oleh pemerintah daerah dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK).
“Saya yakin kalau diberi kesempatan, tenaga kerja lokal pasti bisa. Jadi tinggal bagaimana nanti dari pemerintah kita minta untuk ambil andil mempersiapkan BLK,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim