TANJUNG SELOR – Tim Panitia Kerja (Panja) tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah pusat dan daerah.
Pertemuan tingkat nasional di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (21/1) itu dihadiri sejumlah kepada daerah di Tanah Air, salah satunya Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Zainal A Paliwang.
Mendapat kesempatan untuk bersuara di Senayan, Gubernur Zainal secara lugas dan tegas menyampaikan sejumlah persiapan dan tantangan berat dalam pembangunan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Zainal menekankan dua persoalan utama yang menjadi fokus perhatian di wilayah perbatasan Kaltara, yakni infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan dan ketimpangan harga barang.
"Isu ini sudah sering saya sampaikan di berbagai forum dengan pemerintah pusat. Termasuk dalam audiensi dengan Menteri Keuangan yang 'berbuah' bantuan Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan," ujar Gubernur Zainal.
Ia membeberkan, kehidupan di wilayah perbatasan kerap berhadapan dengan harga yang tidak wajar. Seperti harga semen yang satu sak itu bisa mencapai Rp 800 ribu. Begitu juga gas elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 400 ribu per tabung.
Bahkan, kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan hingga pendidikan di perbatasan masih sangat tertinggal.
Saat ini, akses ke banyak daerah di perbatasan itu masih sangat bergantung pada jalur sungai dengan menggunakan long boat, yang sering kali harus menembus jeram dengan taruhan nyawa.
"Ada beberapa daerah harus menggunakan long boat dengan mengarungi jeram dengan risiko nyawa maupun barang habis. Kalau sekali itu (long boat) menabrak batu, habis itu barang di dalamnya. Nyawapun belum tentu selamat," bebernya.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah berupaya mengatasi masalah akses jalan ini. Namun, dengan tingginya harga material dan ongkos lainnya, upaya yang dilakukan belum bisa maksimal.
"Kami kemarin hanya bisa menganggarkan Rp 5 miliar untuk pembangunan aspal di wilayah perbatasan di Krayan. Itupun hanya mendapat (jalan aspal) sepanjang 800 meter, karena memang faktor kemahalan bahan baku dan sebagainya," ungkap Gubernur Zainal.
Kendati demikian, Gubernur Zainal menegaakan bahwa Pemprov Kaltara akan tetap terus memberikan perhatian khusus bagi masyarakat perbatasan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Di antaranya seperti menjalankan program 'dokter terbang' untuk menjawab persoalan penanganan kesehatan masyarakat. Termasuk juga dengan pelaksanaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang maupun penumpang.
"Ini terus kita lakukan sebagai bukti bahwa pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hadir di wilayah perbatasan," tegasnya.
Lewat forum ini, Gubernur Zainal kembali menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan dan mengulurkan tangan kepada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Kaltara.
Adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dinilai penting guna meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan wilayah dan menjaga kedaulatan NKRI dari pinggiran. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim