Ketua DPC Partai Hanura Bulungan, Tasa Gung, mengatakan sikap partainya di tingkat daerah bersifat patuh terhadap keputusan struktural partai. Menurutnya, apa pun kebijakan yang diputuskan oleh DPP akan menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran di daerah.
“Sebagai ketua partai di tingkat kabupaten, kami tentu mengikuti apa pun yang sudah diputuskan dan diarahkan oleh DPP. Jika DPP memutuskan Pilkada dilakukan secara demokrasi langsung, maka itu yang kami jalankan,” kata Tasa Gung kepada Radar Kaltara, Senin (19/1).
Ia menjelaskan, selain tunduk pada DPP, DPC juga wajib menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kaltara. Hal tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari sistem organisasi partai yang bersifat komando dan berjenjang.
“Kami juga harus mendengar arahan dari DPD. Apalagi Ketua DPD juga menjabat sebagai Wakil Gubernur dan membawahi lima kabupaten/kota. Jadi, kebijakan di daerah tentu tidak bisa lepas dari keputusan partai secara struktural,” ungkapnya.
Terkait wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD, Tasa Gung menilai kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dikaji secara matang. Salah satu kelebihan yang sering disorot adalah efisiensi anggaran pemerintah.
“Kalau dilihat dari sisi anggaran, memang bisa lebih hemat. Itu salah satu kelebihannya,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa skema Pilkada tidak langsung juga berpotensi mengurangi ruang partisipasi politik masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.
“Di sisi lain, tentu ada konsekuensi berupa berkurangnya hak demokrasi masyarakat. Ini yang juga harus menjadi pertimbangan bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Tasa Gung menegaskan bahwa sikap resmi Partai Hanura terkait wacana tersebut sepenuhnya akan ditentukan oleh pimpinan tertinggi partai di tingkat nasional.
“Pada akhirnya, semua keputusan kami serahkan kepada pimpinan tertinggi partai. Kami di daerah siap melaksanakan apa pun keputusan yang ditetapkan,” pungkasnya. (jai/lim)