Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bulungan, H Jamal mengatakan bahwa kebijakan tersebut mewajibkan pemda untuk memastikan seluruh wilayah administratif memiliki Kampung KB yang aktif dan terintegrasi.
“Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa dan kelurahan dengan target capaian 100 persen,” kata Jamal kepada Radar Kaltara, Kamis (15/1).
Ia menegaskan, target tersebut tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini menuntut kerja bersama yang terintegrasi antar perangkat daerah, pemerintah desa serta mitra swasta dan stakeholder terkait. Menurutnya, pelaksanaan Kampung KB merupakan program nasional yang melibatkan banyak pihak di tingkat pusat hingga daerah.
“Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melibatkan 13 kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Ia memaparkan, program tersebut difokuskan pada empat pilar utama yang menjadi indikator keberhasilan di setiap lokus Kampung KB. “Fokusnya meliputi penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan hidup dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jamal menekankan bahwa keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat integrasi dan konvergensi lintas sektor.
“Aspek integrasi dan konvergensi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pembaruan konsep Kampung KB harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaksana program di lapangan.
“Pembaruan konsep Kampung KB harus benar-benar dipahami oleh seluruh pengelola program, mulai dari OPD KB, Penyuluh KB, kepala desa dan lurah, Pokja Kampung KB, hingga para mitra,” katanya.
Selain implementasi program, Jamal juga menyoroti pentingnya sistem evaluasi dan pelaporan berbasis digital. “Evaluasi dan pelaporan berbasis website Kampung Keluarga Berkualitas menjadi instrumen penting untuk melihat keterlibatan lintas sektor dalam penanganan isu kependudukan secara terpadu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas pelaporan akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja program di setiap wilayah.
“Pelaporan yang akurat dan berkelanjutan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan efektivitas program di setiap lokus Kampung KB,” pungkasnya. (jai/lim)