Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan, Mahmuddin mengatakan, pelaksanaan PKH di Bulungan sepenuhnya mengacu pada kebijakan pusat.
“Untuk PKH di Bulungan, kita mengacu di 2025, jadi sekitar 3.800-an KK. PKH ini adalah program pusat yang diserahkan kepada daerah,” kaya Mahmuddin kepada Radar Kaltara, Rabu (14/1).
Ia menjelaskan, anggaran dan pendampingan PKH langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara, Pemda Bulungan bertugas melakukan pengawasan dan pendataan penerima.
“Semuanya, baik anggaran maupun pendampingannya melalui Kementerian Sosial, tetapi untuk pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako kepada masyarakat.
“Di samping PKH, ada juga program sembako. Ini juga program pusat dan pendampingannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulungan,” katanya.
Mahmuddin mengungkapkan, berdasarkan data 2025, alokasi anggaran PKH di Bulungan mencapai sekitar Rp 16 miliar per tahun, sedangkan Program Sembako sekitar Rp 10 miliar.
“Kalau kita mengacu di 2025, PKH sekitar Rp 16 miliar setahun dan sembako sekitar Rp 10 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp 26 miliar dan angkanya tidak jauh bergeser,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jumlah penerima PKH bersifat dinamis karena adanya mekanisme graduasi bagi keluarga yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi.
“PKH itu bisa bertambah, tetapi juga bisa berkurang. Mereka yang sudah mandiri akan dihapus dan digantikan dengan warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Untuk 2026, Dinsos Bulungan mengusulkan penambahan penerima PKH sekitar 10 persen dari jumlah saat ini.
“Sekitar 10 persen, artinya bisa bertambah sekitar 300 sampai 380 KK. Mudah-mudahan kita bisa dapat,” harapnya.
Terkait besaran bantuan, Mahmuddin menjelaskan bahwa nilai PKH berbeda-beda tergantung komponen dalam satu keluarga.
“Besarnya sekitar Rp 200 ribu per komponen. Kalau ada lansia, anak sekolah SD, SMP atau SMA, nilainya bertambah sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyaluran PKH dilakukan langsung dari pusat ke rekening masing-masing penerima, tanpa melalui daerah.
“Kita tidak menyalurkan dana. Bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing. Pemerintah daerah hanya menerima laporan dan melakukan pengawasan,” tegasnya.
Untuk tingkat penyaluran, realisasi PKH di Bulungan pada 2025 terbilang cukup tinggi.
“Kalau PKH sekitar 95 persen sudah tersalurkan,” kata Mahmuddin.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait akses pencairan dana di wilayah terpencil.
“Kendalanya, tidak semua kecamatan dan desa memiliki ATM. Jarak pengambilan dana cukup jauh dan masih ada penerima yang belum menguasai penggunaan ATM,” ujarnya.
Ke depan, Dinsos Bulungan berharap akses layanan keuangan dapat lebih merata hingga ke wilayah pedesaan.
“Harapan kami, ke depan semua wilayah punya akses penerimaan dana. Kalau dititipkan, kami khawatir rawan masalah, sehingga perlu solusi yang lebih aman dan mudah bagi masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)