Salah satunya dengan kembali menjalankan program ‘dokter terbang’ di tahun 2026 ini. Adapun program ini menyasar wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
Hanya saja, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai di tahun 2026 ini lebih kecil. Karena di tahun 2025 anggaran untuk program ‘dokter terbang’ ini sebesar Rp 1,5 miliar, sementara di tahun 2026 ini hanya sekitar Rp 500 juta.
“Untuk ‘dokter terbang’ tahun ini ada sekitar Rp 500 juta,” ujar Usman, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan dan sesuai arahan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, lanjut Usman, atensi utamanya agar layanan ‘dokter terbang’ ini betul-betul bias diefektifkan.
“Jadi saat ini kita buat pemetaan. Kita petakan daerah prioritas sasarannya. Misalnya untuk yang lebih mudah aksesnya ke rumah sakit, itu akan diarahkan ke sana. Kan seperti di perbatasan itu kita ada rumah sakit pratama,” kata Usman.
Artinya, program ini akan optimalkan dengan memprioritaskan daerah yang tingkat kebutuhannya betul-betul tinggi dengan akses sangat sulit ke fasilitas layanan kesehatan tingkat rumah sakit.
“Jadi mungkin kita tidak melihat dari segi jumlahnya, tapi nanti bagaimana kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Kita tetap upayakan program ini tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Adapun untuk saat ini proses pemetaan tengah dilakukan. Jika nanti sudah ada hasil dari pemetaan daerah sasaran itu, baru akan disampaikan lagi.
“Misalnya ke Krayan, itu berapa kali. Termasuk untuk di daerah lainnya. Itu akan dipetakan, kita akan efektfkan anggaran yang ada untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah DTPK ini,” jelasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim