Kepada Radar Kaltara, Syarwani menyebutkan, saat ini terdapat tujuh brigade pangan yang disiapkan, meskipun baru empat brigade yang telah bergerak aktif di lapangan. Ia menegaskan, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, termasuk dengan menambah luasan dan jumlah brigade pangan.
“Di kawasan transmigrasi ini ada tujuh brigade pangan. Walaupun, baru sekitar empat brigade yang sudah bergerak,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (12/1).
Menurutnya, setiap brigade pangan memiliki peran strategis karena minimal mampu mengelola lahan hingga sekitar 150 hektare. Dengan skema tersebut, penguatan brigade dinilai efektif untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
“Satu brigade itu minimal bisa mengelola kurang lebih sampai 150 hektare. Artinya, ini masih sangat memungkinkan untuk didorong penambahan luasannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarwani menekankan bahwa konsep brigade pangan tidak hanya difokuskan pada komoditas padi atau gabah, melainkan juga dapat dikembangkan melalui sistem minapadi, yakni integrasi pertanian dan perikanan dalam satu kawasan.
“Jadi, konsep minapadi itu sangat bisa dikembangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan minapadi akan diperkuat melalui intervensi lintas sektor, khususnya oleh Dinas Perikanan (Disperta) Bulungan, sehingga produktivitas dapat meningkat secara terpadu.
“Minapadi ini bisa kita intervensi melalui Dinas Perikanan. Jadi, tidak hanya satu sektor yang bergerak,” katanya.
Syarwani menegaskan, kedaulatan pangan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada produksi beras, tetapi harus mencakup diversifikasi pangan yang terintegrasi.
“Konsep kedaulatan pangan itu tidak hanya bicara tentang gabah, tidak hanya bicara tentang beras,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan minapadi menjadi contoh konkret integrasi pangan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dan transmigrasi.
“Di dalam kawasan minapadi itu, pangan bisa diintegrasikan. Inilah yang ingin terus kita dorong di Bulungan,” pungkasnya. (jai/lim)